Perkembangan teknologi antariksa kini tidak lagi semata berkaitan dengan eksplorasi ilmiah. Pemanfaatannya juga dinilai semakin penting bagi pembangunan, keamanan, hingga ekonomi digital. Dalam konteks itu, berbagai negara berupaya memperkuat posisi dalam tata kelola ruang angkasa global melalui forum internasional yang membahas penggunaan antariksa secara damai.

Indonesia termasuk negara yang aktif memperjuangkan kepentingannya. Melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), pemerintah memperkuat diplomasi antariksa sekaligus berupaya memastikan akses Indonesia terhadap sumber daya ruang angkasa yang terbatas.

Salah satu langkahnya dilakukan lewat partisipasi dalam pertemuan United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (UN-COPUOS) 2026 yang digelar di Wina, Austria. Forum tersebut menjadi wadah negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membahas tata kelola pemanfaatan ruang angkasa secara damai dan mendorong akses yang adil bagi seluruh negara.

Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN Robertus Heru Triharjanto mengatakan BRIN memiliki mandat sebagai penyelenggara kegiatan keantariksaan nasional sekaligus mewakili Indonesia dalam berbagai forum global, termasuk urusan administrasi dan pendaftaran objek antariksa.

“BRIN juga menjadi rujukan dalam pemanfaatan data penginderaan jauh berbasis satelit untuk mendukung pembangunan di kawasan Asia Pasifik,” kata Robertus.

Dalam perannya, BRIN mencatat dan mendaftarkan seluruh objek antariksa milik Indonesia. Objek tersebut tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga dari sektor swasta dan perguruan tinggi yang terlibat dalam pengembangan teknologi satelit.

Robertus menjelaskan pemanfaatan data antariksa di Indonesia telah berlangsung cukup lama dan terus berkembang. Data satelit, khususnya citra penginderaan jauh, digunakan untuk berbagai kebutuhan strategis, mulai dari pertanian hingga pengelolaan sumber daya alam.

Menurutnya, citra satelit dimanfaatkan untuk memprediksi hasil panen dan memantau kondisi lahan secara lebih akurat. Teknologi ini juga digunakan untuk mendeteksi kebakaran hutan serta mendukung pemetaan skala rinci yang dibutuhkan dalam administrasi pertanahan.

Di bidang penanggulangan bencana, data satelit disebut berperan penting dalam mitigasi dan pemulihan. Pemanfaatannya telah membantu penanganan bencana sejak tsunami Aceh pada 2004 hingga bencana yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk banjir di Aceh dan Sumatra Utara pada 2025.

“Bahkan, dengan teknologi radar, pemanfaatan data antariksa kini berkembang untuk mendukung pengawasan perikanan dan deteksi polusi laut,” lanjut Robertus.

Selain memaksimalkan teknologi yang sudah ada, BRIN juga menyatakan akan memperkuat pengembangan teknologi satelit untuk mendukung kebutuhan pembangunan nasional. Salah satu fokusnya adalah sistem satelit penginderaan jauh yang diharapkan dapat menjadi sumber utama data pembangunan nasional.

Robertus menambahkan, pengembangan juga diarahkan pada sistem komunikasi berbasis satelit. Sistem ini diharapkan mampu mendukung teknologi seperti Internet of Things (IoT), pemantauan lalu lintas, hingga sistem peringatan dini bencana.

Sementara itu, Deputy Chief of Mission (DCM) KBRI Wina Vitto Rafael Tahar mengatakan Indonesia telah berpartisipasi secara konsisten dalam forum UN-COPUOS sejak 1972. Dalam forum tersebut, posisi dan kepentingan nasional disampaikan melalui delegasi yang disiapkan BRIN dan disampaikan oleh KBRI atau PTRI Wina.

Vitto menyebut konsistensi itu membuat Indonesia menjadi salah satu simpul penting dalam program UN-SPIDER, wadah PBB yang menyediakan data satelit untuk penanganan bencana.

“Indonesia bahkan dipercaya untuk membantu pengolahan data penginderaan jauh bagi negara-negara di Asia Tenggara saat terjadi bencana,” ujar Vitto.

Ia menambahkan, ruang angkasa kini menjadi arena persaingan global, terutama dalam alokasi orbit satelit dan spektrum frekuensi yang terbatas. Ketersediaan keduanya dinilai berdampak langsung terhadap perkembangan ekonomi digital, keamanan nasional, serta dinamika geopolitik.

Karena itu, keterlibatan aktif Indonesia dalam forum UN-COPUOS dipandang penting untuk memastikan akses yang adil terhadap sumber daya antariksa. “Upaya ini sekaligus menjadi langkah strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi, meningkatkan daya saing global, serta memperkuat keamanan nasional di era ekonomi dan geopolitik berbasis ruang angkasa,” kata Vitto.