Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memperkuat strategi ketahanan pangan untuk mengantisipasi dinamika ekonomi global dan perubahan iklim. Langkah ini menjadi fokus dalam agenda koordinasi teknis yang digelar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bojonegoro pada Senin (16/3/2026).
Kegiatan tersebut melibatkan jajaran pimpinan daerah bersama 232 Koordinator Penyuluh (Korlu) dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Forum ini diarahkan untuk memastikan kesiapan sektor pertanian Bojonegoro menghadapi tantangan ekonomi dan iklim ke depan.
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah hadir memberikan arahan strategis, dengan menyoroti kondisi ekonomi global yang dipengaruhi fluktuasi harga minyak mentah dunia yang disebut mencapai sekitar US$101 per barel. Menurutnya, situasi ini berpotensi mendorong kenaikan harga pupuk dan menekan daya beli masyarakat, sehingga peran penyuluh pertanian dinilai krusial dalam mendampingi petani di lapangan.
Dalam agenda tersebut, Nurul Azizah didampingi Kepala DKPP Bojonegoro Zaenal Fanani serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Bojonegoro Chusaifi Ivan Rachmanto. Kegiatan juga menghadirkan narasumber Maria dari Lembaga Pengembangan Kerjasama dan Usaha ITN Malang yang memaparkan penguatan teknis sektor pertanian kepada peserta.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan sejumlah langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan daerah. Salah satu prioritas utama adalah optimalisasi Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Saat ini, luas lahan terlindungi di Bojonegoro disebut baru sekitar 43.000 hektare, sementara target pemerintah pusat mencapai 93.000 hektare.
Untuk mengejar target tersebut, pemerintah daerah menekankan perlunya sinkronisasi data yang lebih intensif antara DKPP dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang. Sinkronisasi ini dinilai penting agar perencanaan tata ruang dan perlindungan lahan pertanian dapat berjalan selaras.
Selain itu, pemerintah juga menyoroti potensi dampak musim kemarau yang diprediksi mulai terjadi pada April dan mencapai puncaknya pada Juni. Para penyuluh pertanian diminta aktif mengedukasi petani agar menyesuaikan komoditas yang ditanam dengan ketersediaan air, sehingga risiko gagal panen dapat ditekan.
Upaya lain yang didorong adalah efisiensi biaya produksi melalui elektrifikasi alat pertanian, khususnya penggunaan pompa air berbasis listrik. Pemerintah daerah menilai penggunaan pompa listrik dapat menurunkan biaya operasional secara signifikan dibanding mesin berbahan bakar minyak.
Dalam paparan yang disampaikan, biaya penggunaan mesin berbahan bakar minyak disebut bisa mencapai sekitar Rp2,9 juta per hektare, sementara penggunaan pompa listrik diperkirakan dapat menurunkannya hingga sekitar Rp1,1 juta per hektare. Langkah ini diharapkan meningkatkan efisiensi sekaligus menjaga keberlanjutan sektor pertanian di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Pemkab Bojonegoro menilai keberhasilan sektor pertanian menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi daerah. Meski penyuluh pertanian secara administratif berada di bawah naungan pemerintah pusat, pemerintah daerah berharap koordinasi dan kolaborasi tetap berjalan kuat agar program pertanian benar-benar menjawab kebutuhan petani di lapangan.
Dengan dukungan penyuluh dan komitmen pemerintah daerah, Bojonegoro menyatakan optimistis dapat menjaga keberlanjutan sektor agraria sekaligus memperkuat ketahanan pangan untuk kesejahteraan masyarakat.
