Boven Digoel, Papua Selatan — Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melalui Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Irjen Pol. Edfrie R. Maith, melakukan identifikasi kondisi perbatasan Indonesia–Papua Nugini (PNG) di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun, Selasa (9/9/2025).
Kegiatan tersebut dilakukan untuk meninjau sejumlah tantangan di kawasan perbatasan sekaligus merumuskan langkah strategis BNPP RI dalam memperkuat ekonomi dan keamanan di sekitar PLBN Yetetkun.
Rangkaian kunjungan diawali dengan peninjauan jalur kedatangan dan keberangkatan. Irjen Pol. Maith kemudian berdiskusi dengan petugas dan pengelola PLBN, unsur CIQS, serta instansi terkait yang bertugas di PLBN Yetetkun.
Dalam diskusi itu, sejumlah isu strategis mengemuka, mulai dari aktivitas ekonomi masyarakat, keterbatasan infrastruktur, hingga persoalan warga negara Indonesia (WNI) yang masih tinggal di wilayah Papua Nugini.
Irjen Pol. Maith menegaskan bahwa penguatan perbatasan tidak hanya terkait aspek fisik, tetapi juga kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Ia menyebut warga sekitar PLBN Yetetkun cukup aktif berinteraksi dagang dengan warga PNG, namun tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan daya tarik produk Indonesia agar lebih diminati di seberang.
Ia juga menyoroti keberadaan sekitar 100–500 kepala keluarga WNI yang masih menetap di Papua Nugini. Menurutnya, hal tersebut perlu menjadi perhatian melalui program repatriasi yang terkoordinasi dengan pemerintah daerah, agar hak-hak warga negara tetap terlindungi dan proses kepulangan dapat berjalan aman serta terencana.
Selain aspek ekonomi dan sosial, Irjen Pol. Maith menekankan pentingnya peningkatan fasilitas pengamanan dan penambahan personel TNI/Polri untuk memperkuat pengawasan perbatasan. Di PLBN Yetetkun, tercatat rata-rata sekitar 80 orang melintas setiap hari dari kedua negara, sehingga dukungan keamanan dinilai menjadi faktor penting.
Dalam kunjungannya, Irjen Pol. Maith disambut Kepala PLBN Yetetkun Issak Mewed beserta jajaran staf, serta didampingi Kepala Badan Perbatasan Daerah Kabupaten Boven Digoel Lazarus Kupun, Kapolsek Waropko, dan perwakilan instansi terkait.
BNPP RI menyatakan komitmen memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mengoptimalkan pengelolaan perbatasan dari aspek ekonomi, sosial, dan keamanan. Dengan langkah strategis yang terukur, pengelolaan PLBN Yetetkun diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pintu gerbang antarnegara, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi serta memperkuat kehadiran negara di tapal batas.

