JAKARTA—Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Bramantyo Suwondo menilai penegasan Presiden RI Prabowo Subianto mengenai sikap Indonesia yang bebas aktif dan non-blok dalam menyikapi perang antara Iran dan Amerika Serikat (AS)-Israel merupakan langkah yang tepat.
Menurut Bramantyo, posisi tersebut dinilai sejalan dengan garis kebijakan luar negeri Indonesia sejak awal kemerdekaan. “Penegasan Presiden Prabowo mengenai posisi Indonesia yang tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dan non-blok merupakan sikap yang tepat dan konsisten dengan garis kebijakan luar negeri Indonesia sejak awal kemerdekaan,” ujar Bramantyo kepada awak media di Jakarta, Rabu, 11 Maret 2026.
Ia menambahkan, Indonesia tidak seharusnya terjebak dalam polarisasi maupun tarik-menarik kepentingan blok kekuatan tertentu di tengah situasi geopolitik global yang kian kompleks, termasuk konflik di Timur Tengah. Bramantyo menilai, prinsip bebas aktif memberi ruang bagi Indonesia untuk menjaga kredibilitas diplomasi sekaligus tetap berperan mendorong dialog dan perdamaian.
Bramantyo juga mengaitkan sikap tersebut dengan amanat konstitusi. Ia merujuk Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan komitmen Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Menurutnya, politik luar negeri bebas aktif memungkinkan Indonesia tidak terseret dalam konflik, namun tetap memiliki posisi moral dan diplomatik untuk mendorong penyelesaian damai serta menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.
Meski demikian, Bramantyo mengingatkan agar Indonesia tidak menutup mata terhadap potensi dampak ekonomi dari konflik di Timur Tengah. Ia menyebut ketegangan di kawasan tersebut dapat memicu kenaikan harga energi dunia, mengganggu jalur perdagangan internasional, serta meningkatkan volatilitas pasar keuangan global.
“Bagi Indonesia, kondisi ini bisa berimplikasi pada tekanan terhadap harga BBM, inflasi, stabilitas nilai tukar, hingga biaya logistik dan perdagangan,” kata Bramantyo.
Atas dasar itu, ia berharap pemerintah tidak hanya menjaga konsistensi posisi diplomatik, tetapi juga memastikan kesiapan ekonomi nasional menghadapi kemungkinan dampak lanjutan. Bramantyo menyebut langkah antisipatif seperti menjaga stabilitas pasokan energi, memperkuat ketahanan fiskal, mengendalikan inflasi, serta memastikan rantai pasok tetap terjaga menjadi penting agar dampak eksternal tidak membebani masyarakat.
Ia juga menyatakan DPR mendukung sikap pemerintah yang menegaskan kembali prinsip bebas aktif. Pada saat yang sama, Bramantyo mendorong agar diplomasi Indonesia semakin aktif di berbagai forum internasional untuk mendorong de-eskalasi konflik, disertai penguatan koordinasi kebijakan ekonomi demi menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika global.
