BERITA TERKINI
Biden Sebut Xi Jinping “Diktator” Usai Pembicaraan Tingkat Tinggi AS–China di Beijing

Biden Sebut Xi Jinping “Diktator” Usai Pembicaraan Tingkat Tinggi AS–China di Beijing

Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut Presiden China Xi Jinping sebagai “diktator” dalam sebuah acara penggalangan dana di California pada Selasa (20/6) malam waktu setempat. Pernyataan itu muncul sehari setelah Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bertemu dengan Xi di Beijing dalam upaya meredakan ketegangan antara dua negara adidaya tersebut.

Dalam kesempatan itu, Biden juga menyinggung ketegangan yang mencuat terkait insiden balon yang disebut AS sebagai balon mata-mata China. Biden mengatakan Xi merasa malu atas situasi tersebut. “Alasan mengapa Xi Jinping menjadi sangat kesal ketika saya menembak jatuh balon itu ... adalah dia tidak tahu bahwa alat-alat itu ada di sana,” kata Biden. Ia menambahkan, “Itu sangat memalukan bagi para diktator, ketika mereka tidak tahu apa yang terjadi.”

Hingga pembaruan berita ini, China belum menanggapi pernyataan Biden tersebut.

Pernyataan Biden datang setelah rangkaian pertemuan Blinken di Beijing, yang menjadi kunjungan pertama diplomat tertinggi AS ke China dalam hampir lima tahun. Kunjungan itu dinilai sebagai langkah untuk memulai kembali komunikasi tingkat tinggi antara Washington dan Beijing. Baik Biden maupun Xi sebelumnya memuji dibukanya kembali jalur komunikasi tersebut sebagai perkembangan yang disambut baik, meski Blinken menegaskan perbedaan besar di antara kedua negara tetap ada.

AS dan China telah lama berselisih dalam sejumlah isu, termasuk perdagangan, hak asasi manusia, dan Taiwan. Hubungan keduanya disebut semakin memburuk dalam setahun terakhir. Di sisi lain, dinamika politik domestik AS menjelang pemilihan presiden 2024 juga ikut memengaruhi situasi, dengan sebagian senator Partai Republik menuding pemerintahan Biden bersikap “lunak” terhadap China.

Dalam pertemuan pada Senin (19/6), Xi Jinping menyatakan “sangat bagus” kedua pihak membuat kemajuan dan mencapai kesepakatan dalam beberapa isu spesifik, meski ia tidak merinci isu yang dimaksud. Sejauh ini, kesepakatan yang diumumkan mencakup rencana Menteri Luar Negeri China Qin Gang untuk lebih sering mengunjungi AS, serta pertukaran budaya antara kedua negara.

Xi juga menyebut pertemuan Blinken dengan diplomat tinggi China, termasuk Wang Yi dan Qin Gang, sebagai “diskusi yang jujur dan mendalam”. Ia berharap Blinken dapat memberikan “kontribusi yang lebih positif” untuk menstabilkan hubungan kedua negara. “Interaksi antarnegara harus selalu berlandaskan rasa saling menghormati dan ketulusan,” kata Xi.

Kunjungan Blinken sempat tertunda setelah insiden balon udara yang menurut China merupakan balon pemantau cuaca, namun oleh AS dinilai terkait aktivitas mata-mata. Dalam kunjungan kali ini, Blinken menggelar sejumlah pertemuan dengan pejabat pembuat kebijakan tingkat tinggi China, termasuk pertemuan dengan Xi pada sore hari waktu setempat.

Di tengah upaya membuka kembali komunikasi, kedua negara masih menghadapi daftar panjang perselisihan dan potensi kerja sama. Di bidang perdagangan dan teknologi, pemerintahan Biden tetap mempertahankan pembatasan perdagangan yang dimulai pada masa Presiden Donald Trump, termasuk tarif impor terhadap produk China. Pemerintahan Biden juga memperketat ekspor cip komputer AS ke China. China kemudian membalas dengan melarang penjualan cip memori buatan Micron.

Di sisi lain, terdapat isu yang dinilai berpeluang menjadi ruang kerja sama, termasuk upaya membatasi ekspor komponen kimia produksi China yang digunakan untuk membuat fentanil. AS menyebut persoalan ini sebagai isu kritis, di tengah meningkatnya kematian akibat overdosis yang melibatkan fentanil dalam beberapa tahun terakhir.

Selain itu, aspek keamanan juga menjadi perhatian, termasuk kekhawatiran AS terkait kemungkinan dukungan China kepada Rusia dalam perang melawan Ukraina, serta meningkatnya ketegangan di Selat Taiwan dan Laut China Selatan. Dalam konteks ini, Blinken dan timnya menyatakan kunjungan tersebut bertujuan untuk “mengurangi risiko” dengan memulai kembali komunikasi.