Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) menyampaikan bahwa biaya penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi berpotensi mengalami kenaikan akibat tekanan faktor global, terutama konflik di kawasan Timur Tengah. Hal itu disampaikan Irfan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4).
Menurut Irfan, beberapa faktor utama yang mendorong kenaikan biaya antara lain lonjakan harga avtur global, peningkatan biaya asuransi risiko perang (war risk), serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ia juga menjelaskan bahwa kondisi geopolitik mendorong maskapai melakukan perubahan rute penerbangan (rerouting) untuk menghindari wilayah udara yang terdampak konflik, termasuk di sekitar Iran, Israel, dan kawasan sekitarnya.
Irfan menyebut Garuda Indonesia telah menyiapkan rute alternatif yang berdampak pada penambahan waktu tempuh sekitar empat jam dan peningkatan konsumsi avtur hingga 12.000 ton. Melalui surat resmi, Garuda mengusulkan tambahan biaya sekitar Rp 7,9 juta per jemaah, dengan asumsi harga avtur 116 sen dolar AS per liter.
Sementara itu, Saudi Arabian Airlines juga mengajukan penyesuaian biaya sebesar 480 dolar AS per jemaah, dengan asumsi harga avtur mencapai 137,4 sen dolar AS per liter.
Dalam skenario tanpa perubahan rute, rata-rata biaya haji diperkirakan naik menjadi sekitar Rp 46,9 juta atau meningkat 39,85 persen. Namun jika dilakukan perubahan rute, biaya dapat melonjak hingga Rp 50,8 juta per jemaah atau naik sekitar 51,48 persen.
“Kondisi ini menunjukkan penyelenggaraan haji tahun ini berada dalam tekanan faktor global yang semakin kompleks,” kata Irfan.
Meski demikian, Irfan menuturkan bahwa dalam kontrak antara kementerian dan maskapai terdapat klausul force majeure yang memungkinkan penyesuaian melalui mekanisme musyawarah. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi terkait penerapan klausul tersebut, baik dari pihak Indonesia maupun Arab Saudi.
Irfan juga menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi jemaah dari beban tambahan biaya. Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar potensi kenaikan biaya tidak dibebankan kepada jemaah haji.
Pemerintah saat ini tengah menghitung kebutuhan anggaran tambahan serta menyiapkan langkah efisiensi dan mitigasi agar penyelenggaraan haji tetap berjalan optimal di tengah tekanan global.
