JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menilai eskalasi perang di Timur Tengah sejak akhir Februari 2026 memperburuk prospek perekonomian global dan meningkatkan ketidakpastian di pasar keuangan dunia. Dampak tersebut terutama muncul melalui lonjakan harga energi, arus keluar modal dari negara berkembang, serta penguatan dollar Amerika Serikat (AS).

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan konflik di Timur Tengah telah mengganggu rantai pasok perdagangan antarnegara. Kondisi ini menekan proyeksi pertumbuhan ekonomi global sekaligus meningkatkan tekanan inflasi, sehingga ruang pelonggaran kebijakan moneter global menjadi lebih sempit.

“Perang Timur Tengah sejak akhir Februari 2026 memperburuk kondisi dan prospek perekonomian global. Melonjaknya harga minyak dunia berdampak negatif terhadap rantai pasok perdagangan antarnegara sehingga menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi dunia dan meningkatkan tekanan inflasi global,” ujar Perry dalam Rapat Dewan Gubernur BI Maret 2026, Selasa (17/3/2026).

BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 3,1 persen, lebih rendah dibanding proyeksi sebelumnya 3,2 persen. Pada saat yang sama, tekanan inflasi global diperkirakan meningkat dari 3,8 persen menjadi 4,1 persen.

Menurut Perry, kenaikan inflasi global berpotensi menunda penurunan suku bunga acuan di sejumlah negara. Ia juga menyebut terdapat kemungkinan penurunan suku bunga The Fed atau Fed Funds Rate (FFR) menjadi semakin tertunda.

Lonjakan harga energi dan gangguan pasokan

Ketegangan geopolitik di Timur Tengah memicu lonjakan tajam harga energi global. Serangan militer AS dan Israel terhadap Iran yang dimulai pada 28 Februari 2026, disusul serangan balasan Teheran di kawasan Teluk termasuk terhadap infrastruktur energi dan kapal tanker, disebut mengganggu lalu lintas energi di Selat Hormuz.

Selat Hormuz merupakan jalur transit sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas global. Gangguan distribusi energi melalui jalur ini mendorong harga minyak dunia melonjak. Harga minyak mentah Brent tercatat mencapai 106 dollar AS per barel pada awal pekan ini, naik lebih dari 40 persen dibanding 72 dollar AS per barel pada 27 Februari 2026.

Analis minyak mentah senior di Kpler, Muyu Xu, mencatat harga gas alam cair (LNG) melonjak hampir 60 persen sejak awal konflik. Serangan drone Iran terhadap fasilitas produksi LNG milik QatarEnergy pada 2 Maret 2026 bahkan memaksa penghentian sementara produksi. Qatar diketahui memasok sekitar 20 persen kebutuhan LNG dunia.

“Ketika minyak mentah dan produk olahan dari Teluk Timur Tengah tidak dapat mencapai pembeli, negara-negara, khususnya di Asia, berebut mengamankan pasokan alternatif dengan harga lebih tinggi dan menerapkan langkah darurat untuk mengelola persediaan dan permintaan,” kata Xu.

Data Badan Informasi Energi AS (US Energy Information Administration) menunjukkan sekitar 84 persen minyak mentah dan 83 persen LNG yang melewati Selat Hormuz pada 2024 dikirim ke Asia. China, India, Jepang, dan Korea Selatan menyerap hampir 70 persen dari pengiriman tersebut.

Dalam laporan tertanggal 9 Maret 2026, ekonom Capital Economics yang dipimpin Neil Shearing menyebut harga minyak berpotensi turun kembali jika konflik berlangsung singkat. Namun, dalam skenario perang berkepanjangan, harga minyak diperkirakan meningkat hingga sekitar 130 dollar AS per barel pada kuartal II 2026. Bahkan jika konflik hanya berlangsung tiga bulan, mereka memperkirakan harga minyak mentah Brent dapat mencapai rata-rata 150 dollar AS per barel dalam enam bulan mendatang.

Dampak ke produktivitas dan kebijakan penghematan energi

Lonjakan harga energi meningkatkan biaya impor bagi negara-negara dengan konsumsi energi tinggi, yang kemudian berdampak pada produktivitas ekonomi melalui kenaikan biaya produksi dan transportasi. Platform Global Petrol Prices mencatat setidaknya 85 negara melaporkan kenaikan harga BBM sejak 28 Februari 2026. Kamboja mencatat kenaikan tertinggi hampir 68 persen, diikuti Vietnam 50 persen, Nigeria 35 persen, Laos 33 persen, dan Kanada 28 persen.

Sejumlah pemerintah mengambil langkah penghematan energi yang berimbas pada aktivitas ekonomi. Pakistan dan Filipina menerapkan sistem kerja empat hari bagi pegawai pemerintah, sementara Thailand mewajibkan kerja dari rumah (WFH) bagi aparatur negara. Di Myanmar, kendaraan hanya diizinkan beroperasi pada hari tertentu, sedangkan Sri Lanka menerapkan sistem registrasi digital untuk pembelian bahan bakar.

Xu juga menyoroti keraguan pemilik kapal untuk menerima pesanan baru karena lonjakan harga bahan bakar kapal. “Mereka khawatir tarif pengiriman tidak cukup untuk menutup biaya bahan bakar yang terus meningkat,” ujarnya. Ia menambahkan, dampak penutupan Selat Hormuz terhadap ekonomi global baru mulai terlihat dan dalam beberapa pekan mendatang kenaikan harga bahan bakar diperkirakan akan memengaruhi indikator makroekonomi seperti inflasi.

Pasar keuangan tertekan dan arus modal keluar

BI mencermati dampak konflik terhadap pasar keuangan global. Perry menyebut arus modal portofolio asing telah keluar dari negara-negara emerging market, termasuk Indonesia.

“Kita sudah merasakan pasar keuangan global terkena dampak buruk dari perang di Timur Tengah. Kita melihat bahwa aliran modal portofolio asing itu keluar dari negara-negara emerging market termasuk Indonesia,” tutur Perry.

Penguatan dollar AS turut menekan nilai tukar mata uang negara berkembang. Pada saat yang sama, kenaikan imbal hasil (yield) US Treasury mendorong peningkatan suku bunga dan imbal hasil obligasi pemerintah di berbagai negara berkembang. Perry menjelaskan meningkatnya defisit fiskal AS, termasuk kenaikan anggaran pembiayaan perang, menjadi salah satu faktor pendorong kenaikan yield.

Premi risiko investasi global juga meningkat sehingga aliran modal bergeser ke aset safe haven, terutama pasar uang AS. Indeks dollar AS terhadap mata uang negara maju (DXY) menguat dan menambah tekanan terhadap stabilitas eksternal negara berkembang.

Laporan Bloomberg News menyebut indeks saham global turun 5,5 persen sejak konflik dimulai, dengan bursa saham Asia mengalami penurunan paling tajam. Indeks Nikkei 225 Jepang turun 11 persen, sementara indeks Nifty50 India turun 7 persen. Peneliti senior nonresiden di Middle East Council on Global Affairs, Frederic Schneider, menilai pasar saham Asia lebih terdampak karena eksposur yang lebih besar terhadap krisis energi.

Risiko inflasi dan ancaman stagflasi

Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva memperingatkan konflik berkepanjangan dapat meningkatkan tekanan inflasi global. “Kami melihat ketahanan kembali diuji oleh konflik baru di Timur Tengah,” kata Georgieva dalam simposium Kementerian Keuangan Jepang pada 9 Maret 2026.

Para ekonom juga mengingatkan lonjakan harga minyak dunia secara historis kerap diikuti periode stagflasi, yaitu kombinasi inflasi tinggi dan peningkatan pengangguran, seperti pada krisis energi 1973, 1978, dan 2008. Schneider menilai negara-negara Global South dengan beban utang tinggi berisiko menghadapi krisis utang jika bank sentral di negara maju menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi.

Ia menambahkan China dinilai relatif lebih terlindungi karena diversifikasi energi, cadangan strategis besar, serta penguatan jaringan pasokan domestik. Namun, sebagai negara eksportir, perlambatan ekonomi global tetap berpotensi memengaruhi pertumbuhan China.

Proyeksi ekonomi dan respons kebijakan BI

Capital Economics memperkirakan dampak konflik terhadap pertumbuhan ekonomi global akan terbatas jika perang berakhir dalam beberapa pekan. Namun, jika berlangsung berbulan-bulan, konsekuensi makroekonomi diprediksi lebih signifikan. Pertumbuhan ekonomi Eropa diperkirakan melambat hingga 0,5 persen secara tahunan pada paruh kedua 2026, sementara pertumbuhan China diperkirakan turun di bawah 3 persen.

Ekonomi AS diproyeksikan tumbuh 2,25 persen pada 2026. Inflasi diperkirakan mencapai lebih dari 4 persen di kawasan euro, 3 persen di AS, dan 2,5 persen di Jepang.

Di tengah ketidakpastian global, BI menyusun berbagai skenario kebijakan berdasarkan kemungkinan eskalasi konflik. Perry mengatakan bank sentral akan terus mengkalibrasi optimalitas kebijakan intervensi nilai tukar, kecukupan cadangan devisa, dan respons suku bunga.

“Skenario-skenario ini yang kemudian kita dari sisi instrumen kami akan terus mengkalibrasi optimalitas antara kebijakan intervensi untuk stabilisasi nilai tukar rupiah, kecukupan cadangan devisa, dan juga respons mengenai suku bunga,” kata Perry.

Ia menegaskan kalibrasi kebijakan akan bergantung pada perkembangan konflik di Timur Tengah, dampaknya terhadap harga minyak, pertumbuhan ekonomi dan inflasi global, serta dinamika dollar AS dan arus modal dari negara berkembang. BI juga menyiapkan skenario dari kondisi harga minyak yang tidak terlalu tinggi hingga kemungkinan eskalasi harga energi yang signifikan.

“Oleh karena itu memang tentu saja terlalu awal untuk kemudian menempuh langkah-langkah karena tadi sudah punya skenario,” ujarnya. Menurut Perry, kebijakan moneter akan terus dioptimalkan melalui tiga instrumen utama, yakni intervensi stabilisasi nilai tukar, pengelolaan kecukupan cadangan devisa, dan penguatan kebijakan suku bunga.