DENPASAR — Polemik pro dan kontra pembangunan LNG di Sidakarya kembali mencuat. Bendesa Adat Sidakarya, Ketut Suka, menegaskan sosialisasi dan edukasi terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) proyek tersebut telah dilakukan sejak 2022 dan berlangsung berkali-kali.
Suka menyampaikan hal itu saat ditemui pada Sabtu malam (24/1/2026). Menurut dia, rangkaian sosialisasi dilakukan berulang agar masyarakat memahami rencana pembangunan, termasuk konsekuensi yang mungkin timbul.
Ia menyebut dalam sosialisasi tersebut juga disampaikan alasan kebutuhan pasokan energi di Bali. Salah satu poin yang dibahas, kata dia, adalah dorongan agar Bali tidak terus bergantung pada pasokan listrik dari Jawa. Dalam forum itu juga disampaikan bahwa sebagai destinasi pariwisata, Bali diarahkan menggunakan sumber energi yang lebih bersih dan tidak mengandalkan diesel.
Suka menuturkan sosialisasi tidak hanya dihadiri warga Desa Sidakarya dan Intaran, tetapi juga melibatkan unsur masyarakat dari Desa Adat Serangan dan Sanur, akademisi, serta nelayan dari tiga desa tersebut. Ia menyatakan hasil pertemuan kala itu mengarah pada dukungan terhadap pembangunan LNG di Sidakarya dan dukungan tersebut, menurutnya, disertai dokumen resmi dan tanda tangan.
“Dan semuanya sepakat mendukung pembangunan LNG di Sidakarya. Ada tanda tangan resmi. Ada dokumen resmi dukungan tersebut,” kata Suka. Ia juga mempertanyakan mengapa polemik kembali muncul, padahal proses konsultasi publik telah berjalan.
Dalam sosialisasi itu, Suka mengatakan masyarakat mendapatkan penjelasan mengenai dampak positif dan negatif proyek dari berbagai sisi, mulai lingkungan hidup, ekonomi, hingga sosial budaya dan keagamaan. Ia menyebut pemaparan dilakukan secara ilmiah oleh para pakar, termasuk ahli dari ITS Surabaya dan dari Bali.
Salah satu kekhawatiran yang sempat mengemuka, menurut Suka, adalah risiko ledakan akibat kesalahan manusia. Ia menyampaikan bahwa dalam penjelasan dan simulasi yang disaksikan banyak pihak, LNG yang disuplai masih dalam bentuk cair dan proses gasifikasi dilakukan di tempat lain, sementara wilayah Sidakarya dan Intaran hanya dilalui instalasi pipa.
“Dalam simulasi kami lihat sendiri. Ternyata LNG itu berbeda dengan LPG,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa simulasi tersebut menjadi bagian dari upaya menjawab kekhawatiran warga.
Suka juga menyebut penolakan sempat datang dari Desa Sanur karena kekhawatiran terhadap mangrove dan vegetasi pesisir. Keberatan itu, kata dia, kemudian diakomodasi dengan menggeser pembangunan infrastruktur LNG ke tengah laut berjarak 3,5 kilometer dari bibir pantai.
Senada dengan itu, Ketua Kelompok Nelayan Sidakarya, Putu Benny Adnyana, menyatakan sosialisasi AMDAL juga telah dilakukan kepada nelayan. Ia mengatakan sejumlah kekhawatiran terkait dampak bagi aktivitas melaut sudah dibahas dan diantisipasi melalui solusi yang disepakati.
Menurut Benny, salah satu isu yang berkembang adalah anggapan kapal LNG berukuran besar akan mengganggu aktivitas nelayan. Ia menepis hal tersebut dengan menyebut alur kapal telah diatur dan keberadaan kapal LNG tidak lebih dari 24 jam, sehingga dinilai tidak mengganggu nelayan keluar-masuk saat melaut.
Benny menambahkan komunikasi dengan pihak pengembang terus berjalan sejak proses sosialisasi dilakukan. Ia juga menyebut adanya komitmen dengan pihak Tahura yang meminta nelayan Sidakarya ikut menjaga kelestarian lingkungan, termasuk perawatan mangrove dan pembersihan sampah.
“Kami dari kelompok nelayan memang ditugaskan untuk menjaga hutan bakau termasuk pembersihan sampah agar tidak rusak,” ujarnya.
Benny menilai kebutuhan LNG di Bali saat ini mendesak, terlebih setelah pengalaman beberapa kali blackout. Ia mengatakan masyarakat kini menunggu realisasi pembangunan LNG dengan harapan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak.
