Bank-bank sentral dunia menghadapi tantangan baru dalam menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi di tengah perang Iran serta tekanan inflasi yang menyertainya. Setelah periode inflasi tinggi pada 2022–2023, para pembuat kebijakan menilai ekspektasi inflasi ke depan belum sepenuhnya “berlabuh” dengan baik, sehingga risiko kenaikan harga tetap perlu diantisipasi.
Dalam situasi tersebut, kebijakan yang dinilai paling efektif adalah menambatkan ekspektasi inflasi melalui pengetatan suku bunga acuan secara terukur. Pengalaman empiris selama bertahun-tahun menunjukkan jalur suku bunga merupakan instrumen utama untuk meredam inflasi, meski tidak selalu mampu menjawab guncangan yang bersumber dari sisi pasokan.
Di sisi lain, dunia juga dihadapkan pada persoalan dominasi keuangan dan fiskal setelah sekitar tiga dekade kebijakan moneter dan fiskal yang longgar. Kondisi itu ditandai meningkatnya porsi utang sektor publik dan swasta, termasuk utang yang dinilai berkualitas rendah, serta meluasnya kredit di luar sistem keuangan yang diatur ketat. Ketika kondisi uang menjadi lebih ketat, prospek ketidakstabilan arus keuangan meningkat dan bayang-bayang perlambatan pertumbuhan ekonomi menguat.
Peran fiskal di banyak negara terlihat menonjol, termasuk lonjakan utang pemerintah untuk membiayai berbagai program. Berdasarkan data Dana Moneter Internasional (IMF), total utang pemerintah global mencapai rekor tertinggi, menembus US$110,9 triliun pada 2025. Peningkatan utang dipengaruhi beban belanja pemerintah dan kebutuhan pembiayaan ulang yang tinggi, sehingga kekhawatiran dominasi fiskal dinilai kian perlu diwaspadai.
Tekanan lain muncul dari meningkatnya pembayaran bunga utang pemerintah di sejumlah negara. Kenaikan suku bunga dan premi risiko dapat memicu ekspektasi beban bunga yang makin besar. Posisi bank sentral sebagai “pembeli siaga” surat utang negara, yang kerap dipandang sebagai bentuk “burden sharing” antara pemerintah dan bank sentral, juga memunculkan kekhawatiran soal monetisasi utang negara serta dampaknya terhadap neraca pemerintah ke depan.
Di tengah dinamika tersebut, muncul fenomena yang dinilai tidak lazim: suku bunga jangka pendek turun sejak akhir pandemi COVID-19, tetapi suku bunga jangka panjang justru naik. Kekhawatiran lainnya adalah kemungkinan bank sentral lebih memprioritaskan memerangi pertumbuhan ekonomi yang rendah melalui penurunan suku bunga, dibandingkan menekan inflasi dengan kenaikan suku bunga. Risiko yang dibayangkan adalah skenario stagflasi, yakni inflasi tetap tinggi sementara ekonomi tidak tumbuh.
Perang di Iran dipandang berpotensi memperparah tekanan jangka panjang. Konflik Iran–Israel dengan dukungan AS dinilai menambah guncangan pasokan global dan menyiratkan inflasi bisa lebih tinggi dari perkiraan, seiring perubahan pada sisi penawaran dan permintaan. Sejumlah negara seperti AS, Inggris, dan beberapa negara Uni Eropa terpantau melakukan pemendekan durasi utang pemerintah untuk menghindari beban berkepanjangan.
Rasio utang pemerintah AS terhadap PDB diproyeksikan mencapai 124,5% pada akhir 2025. Inggris diperkirakan berada di sekitar 93,2%, tertinggi sejak awal 1960-an. Sementara Uni Eropa mencatat rasio utang sekitar 82,1% terhadap PDB, dengan rasio tertinggi antara lain Yunani (150%), Italia (138%), Prancis (114%), Belgia (107%), dan Spanyol (104%). Tren tersebut menunjukkan tantangan pengendalian utang publik, inflasi, kebijakan fiskal, dan suku bunga acuan menjadi agenda penting bagi pembuat kebijakan global.
Tekanan geopolitik itu juga mengindikasikan koreksi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi global, termasuk di Asia, sekitar 0,2%–0,4% bergantung pada durasi perang Iran. Dengan demikian, outlook pertumbuhan ekonomi global tahun ini diperkirakan berada di kisaran 2,6%–2,8%.
Di Amerika Serikat, kebijakan The Fed tetap menjadi rujukan penting bagi bank sentral lain. Pada pertemuan Maret, Federal Open Market Committee (FOMC) mempertahankan suku bunga acuan Fed di 3,50%–3,75% dan berhati-hati untuk tidak memberi sinyal waktu penyesuaian berikutnya. FOMC menilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi masih “solid” dengan inflasi “tetap agak tinggi”, sementara tingkat pengangguran naik ke 4,4% sehingga memunculkan “kepercayaan yang rendah” pada kondisi pasar tenaga kerja.
Para pembuat kebijakan The Fed juga menilai lonjakan harga minyak dan gas akan mendorong inflasi dalam waktu dekat akibat guncangan pasokan yang tidak dapat diselesaikan kebijakan moneter sendirian. Mereka mencermati risiko stagflasi, meski terdapat keraguan untuk memasukkan risiko itu secara eksplisit dalam Summary of Economic Projections (SEP) terbaru untuk 2025–2026.
Dalam proyeksi ekonomi per Maret 2026, pertumbuhan ekonomi AS diperkirakan 2,4%, naik dari perkiraan sebelumnya 2,2%. Faktor pendukung yang disebut mencakup kebijakan fiskal dan moneter yang terukur, peningkatan produktivitas dari adopsi teknologi kecerdasan buatan (AI), serta restrukturisasi rantai pasok domestik. Sementara itu, ekspektasi inflasi PCE dinaikkan menjadi 2,7%, yang memicu antisipasi hanya satu kali penurunan suku bunga acuan tahun ini. Perkiraan rata-rata suku bunga Fed akhir 2026 tetap 3,375% dan titik median 2027 bertahan di 3,125%.
The Fed dinilai menghadapi ruang penurunan suku bunga yang makin menipis seiring eskalasi perang Iran yang berkepanjangan. Selama ekspektasi inflasi jangka panjang tetap meningkat, pilihan kebijakan yang dianggap rasional adalah menahan atau menaikkan suku bunga pada paruh kedua tahun ini, mengingat efek inflasi dari harga energi yang lebih tinggi—dengan harga minyak melampaui US$100 per barel—dinilai muncul lebih cepat dibanding dampaknya terhadap pertumbuhan.
Sejalan dengan itu, Bank Sentral Eropa (ECB) pada Maret juga mempertahankan suku bunga utama, dengan suku bunga deposito tetap 2%, di tengah kekhawatiran inflasi akibat konflik Timur Tengah. ECB menegaskan komitmen membawa inflasi kembali ke target 2% dalam jangka menengah. Di pasar, muncul konsensus potensi dua kali kenaikan suku bunga masing-masing 25 basis poin pada akhir 2026, dipicu kekhawatiran inflasi dari kenaikan harga energi.
Di Jepang, Bank of Japan (BoJ) mempertahankan suku bunga jangka pendek kunci di 0,75% pada pertemuan Maret 2026, level tertinggi sejak September 1995. BoJ menyatakan ekonomi Jepang pulih moderat, namun ketegangan di Timur Tengah mengaburkan prospek. BoJ mengisyaratkan akan terus menaikkan suku bunga dan menyesuaikan dukungan moneter jika pertumbuhan dan inflasi sesuai proyeksi, seraya menekankan pemantauan risiko geopolitik, pasar energi, dan tren ekonomi global.
Di Indonesia, Bank Indonesia (BI) mengambil langkah senada dengan kecenderungan global yang mengetat atau setidaknya bertahan. Rapat Dewan Gubernur BI pada 16–17 Maret 2026 memutuskan mempertahankan BI-Rate 4,75%, suku bunga Deposit Facility 3,75%, dan Lending Facility 5,50%.
BI menyatakan keputusan tersebut ditujukan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah memburuknya kondisi global akibat perang di Timur Tengah, sekaligus menjaga sasaran inflasi 2026–2027 pada kisaran 2,5±1%. BI juga menyebut terus mengoptimalkan instrumen kebijakan moneter untuk memperkuat ketahanan eksternal, termasuk penyesuaian yang diperlukan agar konsisten menjaga stabilitas ekonomi.
Dari sisi kebijakan, BI melanjutkan penguatan kebijakan makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit/pembiayaan ke sektor riil produktif, dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Bauran kebijakan juga diperkuat melalui sistem pembayaran, termasuk perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran.
Untuk stabilisasi rupiah, BI melanjutkan intervensi di pasar off-shore melalui Non Delivery Forward (NDF) dan intervensi di pasar domestik melalui pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. DNDF dijelaskan sebagai instrumen derivatif valas terhadap rupiah di pasar domestik yang penyelesaiannya dilakukan tanpa pertukaran pokok (netting) melainkan selisih kurs, dan digunakan untuk lindung nilai risiko kurs serta membantu stabilisasi rupiah. Pembelian SBN dilakukan sesuai mekanisme pasar, terukur, transparan, dan konsisten dengan program moneter untuk menjaga kredibilitas kebijakan.
BI menegaskan pentingnya koordinasi kebijakan dengan pemerintah, termasuk sinergi moneter dan fiskal untuk memitigasi dampak ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah terhadap perekonomian domestik, agar stabilitas dan pertumbuhan tetap terjaga.
Dari sisi harga, BI mencatat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Februari 2026 sebesar 4,76% (yoy), terutama dipengaruhi faktor temporer base effect dari kebijakan diskon tarif listrik rumah tangga 50% pada Januari dan Februari 2025. Inflasi inti tercatat 2,63% (yoy) didorong kenaikan harga emas. Inflasi kelompok volatile food tercatat 4,64% (yoy), tetap terjaga di tengah peningkatan permintaan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional seperti Tahun Baru Imlek dan Ramadan 1447 H, serta penurunan pasokan akibat gangguan cuaca.
Ke depan, BI menilai upaya menjaga ekspektasi inflasi 2026–2027 agar tetap dalam kisaran 2,5±1% menjadi krusial, meski prospek harga komoditas global—terutama minyak dan gas—meningkat. Sinergi BI dan pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) dan penguatan implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) disebut menjadi strategi kunci untuk menjaga inflasi tetap terkendali.
Dalam kondisi perang yang belum pasti berakhir, pengendalian inflasi yang efektif dinilai dapat memberi ruang bagi penguatan bauran kebijakan yang mendukung pertumbuhan, sambil tetap menjaga fokus pada stabilitas ekonomi.
