Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengusulkan sejumlah langkah strategis kepada pemerintah guna menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Ia juga meminta pemerintah segera menajamkan prioritas dalam APBN 2026 agar fondasi fiskal tetap kuat.
Menurut Said, langkah tersebut penting untuk memperkuat bantalan fiskal atau cadangan kas negara, terutama di tengah situasi geopolitik di Timur Tengah yang dinilai semakin tidak menentu. Ia menilai dinamika global, mulai dari gejolak pasar keuangan hingga konflik geopolitik, berpotensi menimbulkan efek rambatan terhadap perekonomian Indonesia. Meski demikian, ia menyebut kondisi fiskal nasional masih berada dalam koridor yang relatif aman.
“Kita tidak perlu gaduh dan tidak perlu menjadi bangsa yang kagetan. Kalau melihat asumsi makro dan postur APBN tahun ini, sebenarnya masih cukup terjaga,” ujar Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Untuk menjaga stabilitas tersebut, Banggar DPR menyampaikan empat usulan kebijakan yang dapat menjadi pertimbangan pemerintah. Pertama, pemerintah diminta melakukan penajaman terhadap program prioritas yang bersifat mendesak. Said menekankan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat perlu tetap dilanjutkan agar pelayanan publik dan agenda pembangunan nasional tidak terganggu.
“Kami berharap pemerintah melakukan penajaman terhadap program-program yang benar-benar prioritas dan mendesak. Program seperti itu tentu harus tetap dilanjutkan,” katanya.
Kedua, program yang bersifat prioritas namun tidak terlalu mendesak dapat dipertimbangkan untuk ditunda sementara. Menurutnya, langkah ini dapat memberi ruang fiskal tambahan bagi pemerintah untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
Ketiga, Said mendorong penajaman kebijakan subsidi agar lebih tepat sasaran. Ia menilai tingkat kesalahan penyaluran subsidi masih cukup tinggi, baik karena ada penerima yang tidak berhak maupun masyarakat yang seharusnya menerima tetapi belum terjangkau.
“Subsidi kita masih memiliki tingkat kesalahan yang cukup tinggi, sehingga perlu dilakukan penajaman agar benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Keempat, Banggar DPR juga mendorong penguatan bantuan sosial yang bersifat produktif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Said menilai dukungan modal usaha, khususnya bagi sektor mikro, dapat membantu menggerakkan sektor riil di tengah tekanan ekonomi global.
Ia menyebut dari sekitar 43,9 juta pelaku UMKM di Indonesia, sebagian besar merupakan usaha mikro yang membutuhkan dukungan pembiayaan skala kecil agar dapat terus berkembang. Menurutnya, dukungan modal meski relatif kecil dapat berdampak langsung pada pergerakan sektor riil.
“Kalau usaha mikro ini mendapatkan dukungan modal yang relatif kecil sekalipun, dampaknya bisa langsung terasa pada pergerakan sektor riil,” tandas Said.
