JAKARTA — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menerima kunjungan delegasi parlemen Tiongkok di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama dan pertukaran pengalaman antarparlemen terkait tata kelola anggaran negara.
Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wijanto mengatakan, komunikasi antarparlemen penting untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai pengelolaan anggaran yang efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Ia menyebut Indonesia dan Tiongkok memiliki sejumlah kesamaan dalam pola penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mulai dari pembahasan kebijakan fiskal hingga proses pengawasan penggunaan anggaran.
Dalam pertemuan itu, kedua pihak turut membahas mekanisme penyusunan anggaran negara, strategi pengelolaan fiskal, serta kebijakan prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat. “Pertemuan ini menjadi ruang penting untuk bertukar pengalaman dan memperkuat pemahaman bersama terkait pengelolaan anggaran yang efektif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” ujar Wihadi.
Salah satu fokus pembahasan adalah program pembangunan sumber daya manusia, terutama dukungan bagi anak-anak dan sektor pendidikan. Wihadi menyampaikan, Indonesia dan Tiongkok sama-sama menjalankan program bantuan bagi anak usia dini serta program makan bergizi bagi pelajar.
Menurut legislator Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya itu, kesamaan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa investasi pada generasi muda menjadi prioritas kedua negara dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan mendukung pembangunan jangka panjang.
Selain isu sosial, diskusi juga menyoroti pentingnya menjaga kesehatan fiskal. Banggar DPR menegaskan pengelolaan defisit APBN Indonesia dilakukan secara hati-hati dengan mengacu pada batas maksimal tiga persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Wihadi menilai dialog semacam ini dapat membuka peluang kerja sama yang lebih luas, tidak hanya di bidang anggaran, tetapi juga pertukaran kebijakan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ia menyatakan kedua pihak sepakat untuk terus memperkuat kolaborasi dan bertukar informasi terkait penyusunan anggaran serta kebijakan pembangunan berkelanjutan.
