Anggota DPR sekaligus dosen Pascasarjana Universitas Pertahanan (Unhan), Bambang Soesatyo, menilai memanasnya dinamika geopolitik global menjadi ujian bagi relevansi Pancasila, baik sebagai dasar ideologi maupun arah kebijakan luar negeri Indonesia. Menurutnya, dunia bergerak menuju tatanan multipolar yang diwarnai konflik terbuka, perang ekonomi, serta perebutan sumber daya, dengan dampak yang turut dirasakan di dalam negeri, mulai dari tekanan harga energi hingga ketidakpastian ekonomi nasional.
“Pancasila harus ditempatkan sebagai kompas strategis bangsa dalam menghadapi tekanan geopolitik global. Kita tidak bisa lagi memandangnya sekadar sebagai nilai normatif, tetapi sebagai dasar pengambilan keputusan yang konkret dalam politik luar negeri dan kebijakan nasional,” kata Bamsoet saat memberikan kuliah daring untuk Pascasarjana Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional Unhan, di Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Ia menjelaskan, eskalasi konflik global, termasuk ketegangan di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, berdampak pada stabilitas energi dunia. Bamsoet menyebut Indonesia masih mengimpor sekitar 25 persen kebutuhan minyak dan 30 persen LPG dari kawasan Timur Tengah sehingga rentan terhadap gejolak harga energi global. Ia menambahkan, lonjakan harga minyak dunia berpotensi mendorong defisit anggaran Indonesia melampaui batas aman 3 persen apabila tidak diantisipasi melalui kebijakan fiskal yang adaptif.
Dalam konteks tersebut, Bamsoet menilai prinsip politik luar negeri bebas aktif perlu ditafsirkan ulang. “Dalam situasi seperti ini, prinsip bebas aktif harus ditafsirkan ulang secara lebih berani. Indonesia tidak boleh terjebak dalam netralitas pasif, tetapi harus aktif membangun posisi strategis yang berpihak pada kepentingan nasional,” ujarnya.
Selain faktor energi, Bamsoet menyoroti tekanan geopolitik yang bersumber dari fragmentasi ekonomi global. Ia menyebut dunia tengah menghadapi perlambatan pertumbuhan, proteksionisme, serta pergeseran menuju tatanan multipolar yang mengubah pola perdagangan dan investasi global.
Meski ekonomi Indonesia dinilainya relatif stabil dengan pertumbuhan sekitar 5 persen, Bamsoet menilai ketergantungan pada komoditas dan fluktuasi harga dunia tetap menjadi kerentanan struktural yang perlu diatasi. Ia mendorong implementasi Pancasila, khususnya sila keadilan sosial, diwujudkan melalui penguatan kemandirian ekonomi, hilirisasi industri, dan penguasaan teknologi strategis.
Bamsoet juga menyinggung melemahnya tata kelola global dan meningkatnya pelanggaran hukum internasional. Menurutnya, kondisi tersebut membuat prinsip perdamaian dan keadilan yang terkandung dalam Pancasila semakin relevan sekaligus semakin sulit diterapkan. Ia menilai dunia yang makin transaksional menuntut Indonesia memiliki daya tawar yang kuat.
“Kalau kita tidak memperkuat posisi strategis, maka kita akan menjadi objek dari kepentingan global, bukan subjek yang menentukan arah. Di sinilah Pancasila harus menjadi kekuatan, bukan sekadar simbol,” kata Bamsoet.
Ia menambahkan, sebagai negara G20 dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki peluang untuk berperan sebagai penyeimbang dalam konflik global sekaligus menjadi jembatan antara negara maju dan berkembang. Namun, ia menekankan peluang itu hanya dapat dimanfaatkan jika Indonesia memiliki arah strategis yang jelas dan konsisten.
“Pertanyaannya sekarang sederhana, apakah kita siap menjadikan Pancasila sebagai strategi negara, atau hanya akan terus menjadikannya sebagai slogan. Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan masa depan Indonesia di tengah pusaran geopolitik global,” ujarnya.
