Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk meramu kebijakan baru guna menghasilkan sumber pendapatan tambahan bagi negara. Langkah ini disebut sebagai upaya pemerintah menghadapi ketidakpastian akibat tekanan ekonomi global.

Bahlil mengatakan, salah satu alternatif yang sedang dirumuskan adalah pengenaan bea keluar atau pajak ekspor. Sasaran kebijakan itu antara lain produk hasil hilirisasi mineral, seperti Nickel Pig Iron (NPI), serta komoditas batu bara.

Menurut Bahlil, pemerintah tengah menghitung formulasi pengenaan pajak ekspor untuk produk hilirisasi, termasuk NPI. Ia menilai pencarian sumber penerimaan baru penting dilakukan agar kas negara memiliki penopang yang lebih andal di tengah situasi geopolitik yang dinamis.

Meski demikian, Bahlil menegaskan penerapan pajak ekspor, khususnya untuk batu bara, tidak akan dilakukan secara terburu-buru. Rencana awal pengenaan yang sempat diisukan berlaku pada awal bulan ini ditunda karena pemerintah masih mematangkan rincian teknisnya.

Penundaan tersebut, kata Bahlil, juga mempertimbangkan karakter produksi batu bara nasional. Ia menyebut batu bara berkalori tinggi yang berharga mahal hanya sekitar 10% dari total produksi, sementara 60–70% lainnya merupakan batu bara berkalori rendah.

Bahlil menyatakan pemerintah ingin meningkatkan pendapatan negara, namun tetap berhati-hati agar kebijakan yang diambil tidak keliru. Ia juga memastikan komunikasi antara Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan berjalan lancar, dan aturan akan diterbitkan setelah kajian selesai.