SURABAYA — Pengurus BADKO HMI Jawa Timur Bidang Politik dan Demokrasi, Hasbullah, menyatakan dukungan terhadap langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mengintensifkan misi dagang sebagai strategi percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis ekspor dan investasi. Pernyataan itu disampaikan di Surabaya, Rabu (6/5/2026).
Hasbullah menilai capaian misi dagang yang menembus lebih dari Rp15 triliun menjadi indikator efektivitas kebijakan ekonomi daerah, terutama dalam memperluas akses pasar dan memperkuat jejaring perdagangan internasional.
Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan peningkatan potensi ekspor, kontrak dagang, serta komitmen bisnis jangka menengah dan panjang yang berpengaruh terhadap struktur ekonomi regional.
“Nilai transaksi yang mencapai triliunan rupiah tidak dapat dipahami sekadar sebagai capaian administratif, tetapi harus dilihat sebagai manifestasi dari meningkatnya kepercayaan pasar global terhadap produk dan kapasitas produksi Jawa Timur,” ujar Hasbullah.
Ia menjelaskan Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan kontribusi besar terhadap ekspor nasional, terutama dari sektor industri pengolahan, pertanian, dan perikanan. Dengan basis tersebut, misi dagang dinilai menjadi instrumen untuk memperluas penetrasi pasar non-tradisional sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasar domestik.
Dalam perspektif ekonomi politik, Hasbullah memandang misi dagang sebagai bentuk intervensi negara yang rasional untuk mengatasi keterbatasan pasar, khususnya terkait akses informasi, jaringan distribusi, dan diplomasi bisnis. Ia menekankan pelaku usaha, terutama UMKM, kerap menghadapi hambatan struktural untuk masuk ke pasar global tanpa fasilitasi pemerintah.
Hasbullah juga menilai pendekatan Pemprov Jatim sejalan dengan konsep subnational diplomacy, yakni ketika pemerintah daerah berperan aktif sebagai aktor ekonomi global. Ia menyebut langkah ini progresif untuk memperkuat daya saing daerah di tengah kompetisi ekonomi internasional yang kian ketat.
“Jika dikelola secara konsisten dan berbasis data, misi dagang akan menghasilkan efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan, mulai dari peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan industrialisasi daerah,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan agar manfaat misi dagang bersifat inklusif. Ia mendorong keterlibatan UMKM, koperasi, dan pelaku ekonomi lokal menjadi prioritas agar distribusi manfaat ekonomi tidak timpang.
Hasbullah menyatakan BADKO HMI Jatim akan terus mengawal kebijakan tersebut agar tetap berada pada koridor pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Ia juga mendorong agar misi dagang diperluas dengan pendekatan yang lebih sistematis, terukur, dan berbasis data untuk memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
Di akhir pernyataannya, Hasbullah mengapresiasi Pemprov Jatim yang melibatkan mahasiswa dan pemuda dalam agenda misi dagang.
