Pemerintah Australia memberlakukan larangan sementara terhadap kunjungan warga negara Iran di tengah meningkatnya ketegangan konflik di Timur Tengah. Kebijakan tersebut diumumkan Departemen Dalam Negeri Australia sebagai langkah yang disebut strategis untuk melindungi kepentingan nasional di tengah situasi global yang dinilai tidak menentu.

Menurut pernyataan Departemen Dalam Negeri, pembatasan ini akan berlaku selama enam bulan ke depan. Keputusan tersebut dikaitkan dengan meningkatnya risiko akibat konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel di wilayah Iran, yang dinilai dapat memengaruhi mobilitas warga Iran pemegang visa kunjungan sementara.

Pemerintah Australia menyatakan kekhawatiran bahwa pemegang paspor Iran berpotensi tidak dapat kembali ke negara asalnya setelah masa berlaku visa berakhir. Risiko tersebut dinilai dapat mengganggu sistem imigrasi yang telah diatur secara ketat, sehingga pembatasan dipandang sebagai langkah pencegahan terhadap potensi masalah keimigrasian.

Larangan berlaku bagi warga negara Iran yang berada di luar Australia, termasuk mereka yang telah memiliki visa kunjungan. Meski demikian, pemerintah tetap menetapkan sejumlah pengecualian, yakni bagi individu yang sudah berada di Australia, pemegang visa permanen, serta anggota keluarga warga negara Australia.

Menteri Dalam Negeri Tony Burke menegaskan kebijakan imigrasi harus ditetapkan secara terencana oleh pemerintah. Ia menyatakan keputusan terkait izin tinggal tidak seharusnya bergantung pada keadaan tak terduga seperti konflik global.