Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat–Israel dan Iran memicu kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi nasional, termasuk bagi industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Menanggapi situasi tersebut, Ketua DPD Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN) Jawa Timur, Raden Mas Kuswartono, menyampaikan sejumlah pandangan dan langkah yang dinilai perlu dilakukan untuk menjaga keberlanjutan industri.
Dalam pernyataannya di Situs Ndalem Pojok Persada Soekarno Kediri, Kuswartono yang juga menjabat sebagai Management Representative PT Maan Ghodaqo Shiddiq Lestari menilai industri AMDK berada pada titik krusial. Ia menyebut konflik di Timur Tengah telah berdampak pada kenaikan harga resin plastik (PET/PP) hingga 35–45 persen, disertai pembengkakan biaya logistik akibat fluktuasi harga energi global.
Kuswartono menekankan bahwa respons terhadap tekanan biaya tersebut tidak semestinya semata berorientasi pada perhitungan keuntungan. Ia meminta pemerintah memahami amanat UUD 1945 dan menegaskan bahwa Indonesia menganut ekonomi Pancasila. “Pemerintah harus memahami amanat UUD 1945. Ekonomi kita bukan kapitalis yang mengejar materi, bukan pula komunis. Kita menganut sistem ekonomi Pancasila yang menempatkan nilai ketuhanan dan kemanusiaan di atas segalanya,” ujar Kuswartono, Senin (30/03).
Menurutnya, kedaulatan ekonomi perlu terus diperkuat agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton, melainkan dapat menikmati kekayaan alamnya sendiri, terutama terkait akses air minum.
Untuk menjaga keberlangsungan usaha, Kuswartono memaparkan tiga langkah yang dapat ditempuh pelaku industri. Pertama, akselerasi ekonomi sirkular melalui percepatan penggunaan material daur ulang (food grade) guna mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor. Kedua, optimasi distribusi dengan efisiensi jalur logistik untuk menekan pemborosan energi. Ketiga, diversifikasi produk dengan fokus pada kemasan yang lebih efisien agar harga tetap terjangkau bagi masyarakat.
Di sisi kebijakan, ia mendesak pemerintah hadir melalui intervensi yang berpihak pada rakyat. Ia menyoroti perlunya stabilitas pasokan dan insentif, termasuk jaminan ketersediaan energi serta keringanan pajak bagi industri yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Selain itu, ia mendorong penyederhanaan birokrasi dengan memperkuat implementasi OSS dan SIInas, serta pendampingan SNI agar UMKM dan industri besar memiliki daya saing di masa krisis.
Mengakhiri pernyataannya, Kuswartono menilai keberhasilan menghadapi dampak konflik global tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari terjaganya nilai-nilai kemanusiaan. “Dengan menyeimbangkan efisiensi industri dan tanggung jawab sosial, kita menjalankan amanat konstitusi,” ujarnya. Ia menambahkan, “Inilah esensi kemerdekaan ekonomi, di mana rakyat bisa merasakan kehadiran negara dalam setiap tetes air yang mereka konsumsi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.”
