Pemerintah di kawasan Asia-Pasifik dinilai perlu menyelaraskan perencanaan energi dan pengembangan pusat data agar pertumbuhan industri tetap terjaga. Konsultan konstruksi global Linesight menyebut langkah itu antara lain dapat dilakukan dengan menetapkan pusat data sebagai infrastruktur kritis, membangun zona energi terbarukan, serta mengembangkan “taman pusat data” dengan pasokan listrik khusus.
Direktur regional Linesight untuk Asia Utara, Garvan Barry, mengatakan strategi tersebut berpotensi mengurangi kehilangan transmisi, menarik investasi jangka panjang, dan memastikan proyek pusat data tidak terhambat oleh keterbatasan jaringan. Ia menyampaikan pandangan itu dalam keterangan kepada Asian Power.
Menurut Barry, Asia-Pasifik saat ini menjadi pasar pusat data dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Pendorongnya mencakup adopsi kecerdasan buatan (AI), peluncuran 5G, transformasi digital, serta peningkatan permintaan layanan komputasi awan (cloud). Pada 2024, kawasan ini mencatat empat dari sepuluh kesepakatan global terbesar di sektor tersebut. Kapasitas pusat data di kawasan ini (tidak termasuk Jepang) diproyeksikan tumbuh dengan laju pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) 14,2% pada 2024–2028 dan mencapai 94,4 gigawatt pada 2028.
Barry menilai pasar berkembang seperti India, Malaysia, dan Indonesia menarik investor karena harga lahan yang lebih rendah, kebijakan yang mendukung investasi, serta ruang untuk pembangunan infrastruktur berskala AI. Sementara itu, ekonomi maju seperti Singapura dan Jepang disebut menawarkan kerangka regulasi yang kuat dan keandalan jaringan listrik.
Namun, pasokan listrik dan kesiapan jaringan dinilai masih menjadi hambatan kritis. India dan Vietnam menghadapi keterbatasan kapasitas jaringan, sedangkan Singapura dan Australia berhadapan dengan infrastruktur yang menua dan berisiko mengganggu stabilitas pasokan. Di Taiwan, proyek pusat data baru di wilayah utara dibatasi hanya 5 megawatt akibat kekurangan kapasitas jaringan dan kebutuhan menyeimbangkan permintaan energi. Pembatasan tersebut diterapkan Taiwan Power Company untuk menjaga konsumsi energi dan memastikan pasokan tetap stabil bagi seluruh pengguna.
Linesight juga mencatat adanya kesenjangan antara besarnya rencana pembangunan dan realisasi proyek. Di Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Australasia, pipeline pembangunan pusat data meningkat hampir dua kali lipat antara kuartal II 2024 dan kuartal II 2025. Namun, hanya 28% dari pipeline tersebut yang masuk tahap eksekusi, turun dari 31% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sejumlah pengembang menyebut ketersediaan energi dan kendala transmisi sebagai faktor yang menunda aktivasi lokasi serta pelaksanaan proyek.
Barry menekankan bahwa sekalipun lokasi pusat data telah siap dari sisi lain, keterlambatan suplai daya dapat menunda penyelesaian proyek selama bertahun-tahun. Kondisi itu bahkan bisa membuat proyek kehilangan kelayakan bisnis dan berujung pembatalan.
Untuk menjembatani kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan listrik, energi terbarukan disebut sebagai opsi paling layak. Barry menyebut banyak negara meningkatkan investasi pada energi surya, angin, dan panas bumi, sekaligus melakukan modernisasi jaringan untuk memenuhi target dekarbonisasi. Ia juga menyebut laporan yang menyatakan lebih dari 70% pertumbuhan kapasitas energi terbarukan global pada 2024 terjadi di Asia.
Dalam contoh kebijakan, Barry menyebut India menargetkan adopsi energi terbarukan pada 2030, disertai peningkatan transmisi, penyimpanan, dan koneksi lintas batas. Singapura yang terbatas lahan dan berpotensi rendah untuk energi terbarukan disebut berfokus pada kolaborasi lintas batas, impor energi pintar, serta upaya mengurangi ketergantungan pada gas. Korea Selatan dan Jepang, menurutnya, berinvestasi besar pada angin lepas pantai dan hidrogen sebagai bagian dari strategi dekarbonisasi.
Barry juga menilai pembuat kebijakan perlu mengakui pusat data sebagai bagian penting dari infrastruktur nasional untuk mendukung kebutuhan ekonomi di masa depan. Ia mencontohkan Inggris yang menetapkan pusat data sebagai infrastruktur nasional kritis, sejajar dengan layanan vital seperti air dan energi.
Ia mengusulkan pengembangan koridor energi strategis untuk pusat data, termasuk mengintegrasikan zonasi pusat data dengan perencanaan infrastruktur energi, memprioritaskan penggunaan lahan dekat pembangkit listrik tenaga air, ladang surya, dan koridor angin, serta mendorong ko-lokasi pusat data dengan taman energi agar pembangunan lebih cepat melalui infrastruktur bersama.
Selain itu, Barry menyarankan pengembangan kampus multi-fungsi atau “taman pusat data” dengan pasokan listrik khusus. Menurutnya, pendekatan ini dapat mendorong terbentuknya laboratorium berbasis AI, klaster komputasi berperforma tinggi, serta pusat riset dalam satu kawasan, sekaligus menciptakan ekosistem inovasi yang menarik investasi jangka panjang dan talenta digital.
Di sisi lain, kebutuhan operator pusat data skala besar tidak hanya terkait ketersediaan listrik, tetapi juga akses ke energi bersih seiring percepatan target dekarbonisasi sektor tersebut. Barry menyebut beberapa pemerintah, termasuk Australia, berinvestasi dalam zona energi terbarukan (renewable energy zones/REZ) yang mengelompokkan proyek energi bersih berskala besar, mencakup pembangkit baru, infrastruktur penyimpanan, serta transmisi bertegangan tinggi.
