Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempromosikan ekspor teknologi kecerdasan buatan (AI) dan teknologi pengawasan maritim dalam pertemuan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di China selatan pada pekan ini. Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya Washington untuk menyaingi pengaruh teknologi dan maritim Beijing di kawasan.
Casey Mace, pejabat senior AS untuk APEC, mengatakan pemerintahan Trump telah meluncurkan dana sebesar US$ 20 juta untuk mendukung adopsi teknologi AI buatan Amerika oleh negara mitra di kawasan. Menurutnya, inisiatif ini merupakan bagian dari strategi memperkuat kepemimpinan AS di bidang teknologi maju.
Upaya tersebut berlangsung menjelang rencana kunjungan Trump ke China pada April serta menjelang pertemuan puncak APEC di Shenzhen pada November. Agenda-agenda itu diperkirakan akan menyoroti persaingan AS dan China di bidang teknologi dan ekonomi.
Washington menuding teknologi AI China dimanfaatkan untuk propaganda dan sensor oleh Partai Komunis China (PKC), serta mendukung kontrol otoriter. Sementara itu, China menyatakan mendukung kerja sama global terkait tata kelola AI dan menolak tuduhan Barat tentang sensor melalui teknologi yang diekspornya.
Selain AI, AS juga memanfaatkan forum APEC untuk mempromosikan teknologi sektor swasta dalam upaya memerangi penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated/IUU). Aktivitas tersebut dinilai mengancam keamanan pangan dan kedaulatan maritim di kawasan Pasifik.
Ruth Perry, pejabat Departemen Luar Negeri AS, menyoroti keberadaan armada penangkapan ikan jarak jauh China yang disebut berjumlah 18.000 kapal. Menurutnya, skala armada itu menimbulkan tantangan bagi negara-negara pesisir kecil.
Perry menyebut perusahaan-perusahaan AS mengembangkan berbagai teknologi untuk memantau aktivitas penangkapan ikan, termasuk pelacakan kapal berbasis satelit, analisis AI, sistem deteksi akustik, serta pelampung sensor. Ia juga mengatakan penangkapan ikan ilegal kerap berkaitan dengan bentuk kejahatan lintas negara lain, seperti kerja paksa, perdagangan manusia, dan penyelundupan.
Dalam kesempatan yang sama, Perry menekankan pentingnya implementasi revisi Undang-Undang Perikanan China yang dijadwalkan mulai berlaku pada Mei mendatang.
