Pemerintah Amerika Serikat (AS) dilaporkan akan menolak pengoperasian kabel data bawah laut yang menghubungkan AS dengan Hong Kong, di tengah kekhawatiran soal potensi pencurian data oleh China. Rekomendasi penolakan tersebut datang dari komite pemerintah AS yang dikenal sebagai “Team Telecom”.
Kabel yang dimaksud adalah Pacific Light Cable Network (PLCN), proyek yang didukung Google dan Facebook untuk meningkatkan kecepatan serta kapasitas konektivitas internet lintas Pasifik. Namun, meski kabelnya telah dipasang dengan biaya yang dilaporkan mencapai jutaan dolar, proyek itu masih memerlukan persetujuan regulator untuk dapat beroperasi.
Jika keputusan penolakan ini disahkan, PLCN disebut berpotensi menjadi kabel internet pertama yang ditolak AS dengan alasan keamanan nasional. Langkah ini juga dipandang sebagai salah satu indikator meningkatnya ketegangan AS-China, yang dalam beberapa tahun terakhir terlibat perang dagang dan saling tuding terkait praktik perdagangan serta keamanan teknologi.
PLCN diumumkan pada 2016 sebagai hasil kemitraan Google, Facebook, dan perusahaan lain. Google menyatakan kabel ini akan memiliki panjang sekitar 12.800 kilometer dan diklaim sebagai “rute trans-Pasifik berkapasitas tertinggi”. Perusahaan itu menggambarkan kapasitasnya setara kemampuan Hong Kong melakukan 80 juta panggilan konferensi video kualitas tinggi dengan Los Angeles.
Selain rute AS–Hong Kong, proyek PLCN juga mencakup bagian yang menghubungkan AS dengan Taiwan dan Filipina. Salah satu perusahaan yang terlibat dalam proyek bersama Google dan Facebook adalah Dr Peng Group, perusahaan broadband besar asal Tiongkok.
Team Telecom merekomendasikan agar bagian kabel yang menghubungkan AS dengan Taiwan dan Filipina tetap disetujui. Namun untuk jalur AS–Hong Kong, komite tersebut pada hari Rabu merekomendasikan penolakan dengan alasan keamanan nasional.
Dalam rekomendasinya, Team Telecom menyebut sejumlah pertimbangan, antara lain kekhawatiran terhadap “upaya berkelanjutan China untuk mendapatkan data pribadi sensitif jutaan orang AS”, potensi akses China terhadap data negara lain melalui investasi infrastruktur digital, serta hubungan Dr Peng Group dengan intelijen dan layanan keamanan China dan kewajibannya di bawah undang-undang intelijen serta keamanan siber China. Komite itu juga menyinggung langkah China yang dinilai menghapus otonomi Hong Kong, yang berpotensi memungkinkan intelijen dan layanan keamanan China beroperasi lebih terbuka di wilayah tersebut.
Keputusan akhir terkait izin operasi PLCN berada di tangan Komisi Komunikasi Federal AS (Federal Communications Commission/FCC).
Isu kabel bawah laut ini muncul di tengah hubungan AS-China yang memanas sejak Presiden Donald Trump berkuasa. AS memberlakukan tarif miliaran dolar terhadap barang-barang China, yang kemudian dibalas dengan kebijakan serupa oleh Tiongkok. Trump juga menuduh China menjalankan praktik perdagangan tidak adil dan melakukan pencurian kekayaan intelektual.
Di sektor teknologi, AS turut mengambil langkah terhadap perusahaan China seperti Huawei dengan menyebutnya ancaman keamanan nasional. Pemerintah AS juga mengambil sikap lebih keras terhadap Hong Kong, seiring rencana China menerapkan undang-undang keamanan di wilayah administrasi khusus tersebut. AS dan sejumlah negara lain menilai aturan itu dapat mengancam otonomi Hong Kong, sementara Trump menyatakan akan menghapus status istimewa Hong Kong dalam hukum AS.
