Presiden Amerika Serikat Joe Biden menaikkan tarif atas sejumlah barang impor dari China pada Selasa (14/5/2024). Kebijakan ini menargetkan impor China senilai US$18 miliar dan dinilai berpotensi memicu babak baru ketegangan dagang antara dua ekonomi terbesar dunia, yang dampaknya dapat merembet ke negara mitra dagang seperti Indonesia.
Gedung Putih menyatakan kenaikan tarif diperlukan untuk melindungi industri AS dari persaingan yang dinilai tidak sehat. Sejumlah sektor yang disasar terkait rantai pasok energi hijau hingga produk kesehatan.
Mulai tahun ini, tarif impor kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dari China dinaikkan empat kali lipat dari 25% menjadi 100%. Tarif sel surya dari China juga digandakan dari 25% menjadi 50%. Sementara itu, tarif untuk beberapa impor baja dan aluminium dari China meningkat lebih dari tiga kali lipat, dari 7,5% menjadi 25%.
Biden juga mengarahkan Perwakilan Dagang AS Katherine Tai untuk menaikkan tarif lebih dari tiga kali lipat pada baterai litium-ion untuk kendaraan listrik dan baterai litium untuk penggunaan lain. Mulai 2025, tarif impor semikonduktor dari China akan naik dari 25% menjadi 50%.
Selain itu, tarif pertama kali akan dikenakan pada impor jarum suntik medis dari China. Sejumlah produk kesehatan lain seperti sarung tangan medis dari karet, beberapa respirator, dan masker wajah juga akan dikenai tarif lebih tinggi.
Untuk beberapa komoditas, seperti baterai dan grafit alam, penerapan tarif diberi jeda waktu lebih panjang. Gedung Putih menyebut langkah ini antara lain untuk memberi waktu sektor manufaktur AS meningkatkan produksi baterai domestik guna memenuhi permintaan konsumen.
Dalam pernyataannya di Gedung Putih, Biden menuding China memberikan subsidi besar pada produk-produk tersebut sehingga mendorong produksi berlebih dan kemudian menjualnya ke pasar global dengan harga sangat rendah. Menurut Biden, praktik itu bukan persaingan, melainkan kecurangan.
China merespons cepat kebijakan tersebut. Juru bicara Kementerian Perdagangan China menyebut kenaikan tarif Pasal 301 oleh AS bertentangan dengan komitmen Presiden Biden untuk tidak menekan atau menahan perkembangan China serta tidak berupaya memisahkan diri dari China. China juga meminta AS mencabut tindakan tarif dan menyatakan akan mengambil langkah tegas untuk melindungi kepentingannya.
Kebijakan tarif ini dipandang sebagai upaya AS menekan impor dari China, terutama produk terkait energi hijau yang dicurigai mendapat subsidi dari Beijing sehingga harganya lebih murah. Di sisi lain, kenaikan tarif memunculkan kekhawatiran meningkatnya tensi dagang yang dapat berkembang menjadi perang dagang baru.
Pemerintahan Biden menyatakan tarif tersebut “tidak akan berdampak pada inflasi” karena tidak berlaku menyeluruh dan hanya menargetkan sektor tertentu. Pernyataan ini berbeda dengan gagasan kampanye Donald Trump yang mengusulkan tarif 10% untuk semua impor.
Namun, Goldman Sachs sebelumnya memperkirakan setiap kenaikan satu poin persentase pada tingkat tarif efektif dapat menurunkan produk domestik bruto (PDB) sebesar 0,03%, menaikkan harga konsumen 0,1%, serta meningkatkan inflasi selama satu tahun. Sebagai konteks, inflasi konsumen AS (CPI) tercatat naik 3,5% secara tahunan (yoy) pada Maret 2024, lebih tinggi dibandingkan 3,2% yoy pada periode sebelumnya.
Bagi Indonesia, eskalasi perang dagang AS-China berpotensi menekan perdagangan global. Perang dagang AS-China sendiri bermula pada 2018 saat Donald Trump menjabat Presiden AS, ketika Washington menilai China merugikan AS secara ekonomi dan politik. Ketidakseimbangan perdagangan menjadi isu utama, dengan defisit perdagangan AS terhadap China membengkak dari US$268,04 miliar pada 2008 menjadi US$375,17 miliar pada 2017.
Jika perang dagang makin masif, nilai dan volume perdagangan kedua negara dapat menurun, yang berisiko melambatkan pertumbuhan ekonomi AS dan China. Dampak lanjutan yang dikhawatirkan adalah perlambatan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi dunia. Penurunan perdagangan juga dapat memicu trade diversion, yakni pergeseran tujuan ekspor dan asal impor, baik oleh AS maupun China.
Dalam jangka menengah hingga panjang, perlambatan ekonomi AS dan China dapat menekan permintaan impor keduanya. Situasi ini dapat menjadi tantangan tambahan bagi Indonesia, terlebih ketika kondisi inflasi dan suku bunga tinggi juga membayangi perekonomian global.
Meski demikian, data Kementerian Perdagangan menunjukkan ekspor Indonesia ke AS dan China tetap meningkat pascaperang dagang 2018. Ekspor Indonesia ke AS naik dari US$17,84 miliar pada 2019 menjadi US$23,25 miliar pada 2023, bahkan sempat menembus US$28,18 miliar pada 2022. Ekspor ke China juga meningkat dari US$27,96 miliar pada 2019 menjadi US$64,94 miliar, dan sempat mencapai US$65,84 miliar pada 2022.
Di sisi impor, Indonesia mencatat pelemahan impor dari kedua negara. Impor dari China turun 7,41% dari US$67.156 juta menjadi US$62.182 juta. Impor dari AS juga turun tipis 1% dari US$9.316,4 juta menjadi US$9.223,1 juta.
Di tengah risiko, perang dagang juga dapat membuka peluang jika dimanfaatkan. Apabila Indonesia mampu meningkatkan nilai tambah serta memberikan kemudahan produksi dan berbisnis di dalam negeri, ada kemungkinan basis produksi China berpindah ke Indonesia untuk menghindari tarif tinggi di pasar AS.
Pengalaman perang dagang 2018 menunjukkan dampaknya dapat meluas ke ekonomi global. Pada akhir 2018, AS telah mengenakan tarif atas impor dari Tiongkok senilai US$250 miliar, sementara Tiongkok membalas dengan tarif atas impor dari AS senilai US$110 miliar. Ketegangan sempat mereda pada Desember 2018 setelah kedua negara sepakat menghindari tambahan tarif selama 90 hari sejak 1 Desember 2018.
Perang dagang kala itu ikut menekan ekonomi global, perdagangan internasional, serta harga komoditas. Volume perdagangan dunia pada 2018 melambat menjadi 3,7% dari 4,7% pada tahun sebelumnya. Perekonomian dunia tumbuh 3,7% pada 2018, turun dari 3,8% pada 2017. Ekonomi Tiongkok melambat dari 6,8% pada 2017 menjadi 6,6% pada 2018, sementara Eropa tumbuh 1,8% setelah 2,4% pada 2017.
Di sisi lain, ekonomi AS justru tumbuh lebih tinggi menjadi 2,9% pada 2018 dari 2,2% pada 2017. Ekonomi Indonesia juga meningkat menjadi 5,17% pada 2018 dari 5,07% pada 2017. Data tersebut menunjukkan dampak perang dagang tidak selalu seragam, namun eskalasi konflik tetap berisiko menekan perdagangan dan pertumbuhan global yang pada akhirnya dapat memengaruhi Indonesia.
