Amerika Serikat mulai mengubah pendekatan dalam menghadapi Iran setelah operasi militer di kawasan Teluk dinilai belum meredakan ketegangan. Jika sebelumnya tekanan dilakukan melalui operasi militer di Selat Hormuz, kini Washington menempuh jalur diplomasi dengan mengajukan resolusi ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Selasa (5/5/2026) mengusulkan resolusi yang menuntut Iran menghentikan serangan terhadap kapal niaga dan membuka data lokasi ranjau laut di Selat Hormuz. Draf itu juga meminta Iran tidak menghambat operasi pembersihan ranjau serta bekerja sama membentuk koridor kemanusiaan di jalur pelayaran strategis tersebut.
Langkah ini mencerminkan pergeseran strategi AS dari tekanan militer menuju upaya memperoleh legitimasi internasional melalui PBB. Washington disebut ingin membangun dukungan global sekaligus menyiapkan dasar hukum internasional apabila sanksi baru terhadap Iran kembali mengemuka.
Rubio mengakui masih ada kemungkinan draf resolusi tersebut kembali diveto. “Kita menduga draf resolusi ini akan diveto lagi. Kita sudah mengadakan sedikit perubahan dalam redaksional resolusi. Saya tidak tahu kali ini usulan akan diveto atau tidak,” kata Rubio dalam jumpa pers di Gedung Putih, Rabu (6/5/2026).
Resolusi itu disusun bersama Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Qatar. Keterlibatan negara-negara Teluk tersebut menunjukkan meningkatnya kekhawatiran kawasan terhadap ancaman keamanan jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz.
Di saat bersamaan, tekanan politik terhadap Iran turut menguat di Timur Tengah. Israel, Jordania, dan Kurdistan Irak menyatakan dukungan kepada Uni Emirat Arab menyusul tuduhan bahwa Iran meluncurkan rudal dan drone ke wilayah Fujairah.
Ketegangan terbaru mencuat setelah Angkatan Laut AS mengklaim menghancurkan enam kapal Iran dalam operasi Maritim Freedom Construct yang disebut bertujuan membuka akses Selat Hormuz. Iran kemudian dituduh menyerang wilayah UEA menggunakan rudal dan drone, namun Teheran membantah tuduhan tersebut.
“Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran tidak meluncurkan rudal atau drone terhadap UEA dalam beberapa hari terakhir,” demikian pernyataan pusat komando Khatam al Anbiya, Iran.
