Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani menyoroti eskalasi konflik di kawasan Asia Barat yang dinilai memicu kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi global serta berpotensi mendorong kenaikan harga minyak mentah dunia. Ia mendorong pemerintah menyiapkan langkah mitigasi berlapis, baik di dalam negeri maupun melalui jalur internasional.
Dalam keterangan tertulis pada Selasa (31/3/2026), Meitri menilai pengendalian konsumsi energi domestik menjadi penting di tengah ancaman pembengkakan subsidi energi dalam APBN 2026. Ia mengingatkan, jika harga minyak dunia melonjak hingga menembus US$ 200 per barel akibat eskalasi konflik, maka setiap kenaikan US$ 1 per barel dapat menambah beban fiskal secara signifikan.
Meitri menyebut potensi pembengkakan subsidi BBM berada pada kisaran Rp 884 triliun hingga Rp 1.300 triliun. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ancaman serius bagi ketahanan APBN.
Untuk merespons risiko tersebut, ia mengusulkan penerapan kebijakan work from home (WFH) secara proporsional dan sektoral. Meitri menegaskan, kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk menghambat aktivitas ekonomi, melainkan sebagai strategi efisiensi konsumsi energi.
Ia menyarankan WFH difokuskan pada sektor yang adaptif terhadap kerja jarak jauh, seperti administrasi pemerintahan non-pelayanan publik, sektor jasa, perkantoran swasta, keuangan, hingga teknologi informasi. Adapun sektor esensial seperti kesehatan, logistik, manufaktur, dan energi dinilai tetap harus berjalan normal.
Dengan skema tersebut, Meitri memperkirakan mobilitas harian jutaan komuter dapat ditekan sehingga konsumsi BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, berpotensi turun hingga 20 persen. Ia menilai penghematan itu dapat menjadi bantalan fiskal agar keuangan negara tidak terbebani secara berlebihan.
Selain langkah domestik, Meitri juga menekankan pentingnya diplomasi energi untuk menjaga stabilitas pasokan. Ia mengingatkan kerentanan jalur distribusi minyak global, khususnya di Selat Hormuz, yang disebut sebagai salah satu titik krusial dalam rantai pasok energi internasional.
Karena itu, ia mendorong pemerintah memperkuat komunikasi dan lobi strategis dengan Iran guna memastikan keamanan armada kapal energi Indonesia yang melintasi kawasan tersebut. Meitri menilai kesamaan sikap geopolitik Indonesia dan Iran, terutama terkait dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, dapat menjadi modal diplomatik untuk membangun kepercayaan demi kelancaran pasokan energi.
Meitri menegaskan, kombinasi efisiensi di dalam negeri dan diplomasi energi di luar negeri menjadi kunci menjaga ketahanan fiskal di tengah dinamika global yang tidak menentu. Ia menyatakan dukungan agar pemerintah memperkuat lobi strategis ke Iran sekaligus mempertimbangkan kebijakan penghematan seperti WFH sektoral untuk merespons tekanan global yang berdampak langsung pada kondisi dalam negeri.
