Ancaman di bidang politik dipandang sebagai salah satu tantangan yang dapat mengganggu integrasi nasional dan kedaulatan Indonesia. Ancaman ini dapat muncul dari dalam negeri maupun luar negeri, dan kerap menjadi hambatan yang perlu diatasi agar persatuan nasional tetap terjaga.

Dalam konteks menjaga keutuhan negara, ancaman tidak hanya berasal dari sektor politik, tetapi juga dapat terkait dengan ekonomi, militer, dan ideologi. Namun, ancaman politik memiliki karakter khusus karena dapat memengaruhi stabilitas pemerintahan serta kepercayaan publik terhadap negara.

Klasifikasi ancaman: aktual dan potensial

Menteri ESDM periode 2000–2009 Purnomo Yusgiantoro menyebut ancaman di bidang politik dapat menjadi dasar pengambilan langkah pencegahan (deterrence) dengan mengelompokkannya ke dalam dua kategori, yakni ancaman aktual (yang telah atau sedang terjadi) dan ancaman potensial (yang belum terjadi tetapi berpeluang muncul).

Ancaman politik bukan persoalan baru

Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia disebut terus menghadapi berbagai konflik dan tantangan, mulai dari intervensi pihak asing, persaingan kekuasaan, hingga penyelewengan jabatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap integrasi nasional tidak hanya datang dari luar negeri, tetapi juga bisa bersumber dari dinamika di dalam negeri.

Di tengah keberagaman dari Sabang hingga Merauke, negara berkomitmen menjaga persatuan dan kesatuan. Meski demikian, potensi ancaman tetap dapat muncul dalam berbagai aspek, termasuk politik, sosial budaya, ideologi, serta keamanan dan pertahanan.

Tekanan eksternal dan dinamika politik global

Dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan serta Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2017) karya Yusnawan Lubis dan Mohamad Sodeli, posisi strategis Indonesia di peta dunia disebut membuat negara ini berhadapan dengan beragam ancaman, termasuk tekanan intimidatif, provokatif, hingga blokade politik.

Selain itu, dalam arena politik global, asas bebas aktif yang dianut Indonesia juga dinilai dapat membuat Indonesia bersinggungan dengan kelompok-kelompok berkepentingan yang berseberangan. Contoh yang disebut adalah relasi diplomatik Indonesia dengan Rusia dan Amerika, meski kedua negara memiliki sejarah konflik.

Situasi politik dunia juga pernah memunculkan tekanan terhadap Indonesia. Pada era 1960-an, di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Indonesia melakukan konfrontasi terhadap kebijakan pembentukan federasi Malaysia oleh Inggris. Soekarno menilai federasi Malaysia sebagai bentuk imperialisme baru dan potensi gangguan terhadap wilayah Indonesia.

Ancaman politik dari dalam negeri

Ancaman domestik dapat berupa penggunaan kekuatan dan mobilisasi massa untuk menggulingkan atau mengganggu pemerintahan yang berkuasa. Dalam ranah politik, ancaman dari dalam negeri dinilai dapat menghambat pencapaian tujuan nasional.

Contoh ancaman politik di dalam negeri

• Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi dinilai dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Praktik nepotisme juga disebut berpotensi merugikan kualitas demokrasi di tingkat lokal karena dapat memusatkan kekuasaan pada kelompok kekerabatan tertentu.
• Politik SARA. Eksploitasi perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan dipandang berisiko memicu konflik antarkelompok. Dalam konteks masyarakat multietnis dan multikultural, politik SARA dinilai dapat mengancam keutuhan negara dan memicu konflik berkepanjangan.
• Makar. Makar atau kudeta merujuk pada pengerahan massa untuk menggulingkan atau melemahkan pemerintahan. Contoh yang disebut antara lain kasus yang melibatkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), serta pembentukan PRRI Permesta dan DI/NII pada masa awal kemerdekaan.

Contoh ancaman politik dari luar negeri

• Percobaan invasi asing atau intervensi berlebih. Bentuknya dapat berupa intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Contoh yang disebut mencakup manuver militer negara tetangga di wilayah Indonesia, penangkapan nelayan Indonesia oleh tentara Malaysia dan Australia, hukuman mati terhadap warga negara dan tenaga kerja Indonesia di negara lain, serta kedatangan imigran gelap di Indonesia.
• Terorisme. Terorisme dilakukan kelompok bersenjata untuk menimbulkan kepanikan dan mendorong disintegrasi nasional, sering kali melalui jaringan global. Salah satu contoh yang disebut adalah Bom Bali 2002 yang melibatkan tiga ledakan dan menyebabkan 202 orang meninggal dunia, dengan sebagian besar korban warga negara Australia, serta sekitar 300 orang luka-luka.

Strategi menghadapi ancaman di bidang politik

Sejumlah langkah disebut dapat dilakukan untuk mengatasi ancaman politik, baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri.

• Pengembangan demokrasi. Penguatan demokrasi politik dinilai dapat memperkuat sistem pemerintahan dan mendorong partisipasi warga dalam proses politik.
• Menegakkan pemerintahan. Pemerintahan yang berwibawa dan bersih dipandang penting untuk membangun kepercayaan masyarakat serta mencegah pengaruh yang merugikan.
• Memperkuat posisi Indonesia. Partisipasi dalam organisasi multinasional disebut sebagai salah satu cara memperkuat posisi Indonesia di mata dunia guna menghadapi ancaman dari luar.
• Mengembangkan sistem politik nasional. Pengembangan sistem politik berdasarkan prinsip demokrasi yang terbuka, termasuk reformasi lembaga politik, dinilai dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.
• Mengaktifkan masyarakat sipil. Pelibatan masyarakat sipil dalam arena politik disebut dapat membantu menjaga persatuan dan kesatuan, sekaligus meningkatkan pemahaman warga terhadap dinamika politik.

Dengan mengenali ragam ancaman serta menyiapkan strategi penanganan, upaya menjaga integrasi nasional dinilai dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan.