NEW YORK — Ancaman kebijakan blokade yang disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Iran dinilai berisiko memicu konflik yang lebih luas, termasuk kemungkinan melibatkan kekuatan besar seperti China. Ketegangan meningkat setelah muncul ancaman serius dan respons balasan dari Iran.
Dalam situasi tersebut, langkah Washington untuk menutup akses pelayaran di Selat Hormuz—bersamaan dengan pembatasan yang dilakukan Teheran—dipandang dapat melumpuhkan perdagangan global dan mengguncang ekonomi dunia. Selat Hormuz merupakan jalur penting distribusi energi, dengan sekitar 20% pasokan energi dunia melintasinya.
Dampak langsung yang disorot adalah lonjakan harga minyak. Seperti dikutip Independent, harga minyak fisik dilaporkan sempat menyentuh US$148 per barel. Selain itu, konflik turut mendorong kenaikan harga gas, pupuk, helium, dan berbagai produk petrokimia, sekaligus memperlambat pertumbuhan ekonomi global.
Ketegangan ini juga memunculkan tuduhan pelanggaran hukum internasional. Ancaman AS untuk menghentikan kapal-kapal internasional dinilai berpotensi melanggar hukum laut internasional, mengingat pentingnya Selat Hormuz bagi arus energi dunia.
Asia disebut menjadi kawasan yang paling terdampak. China mengimpor sekitar 31% minyak melalui jalur tersebut, sementara India sekitar 14%. Secara keseluruhan, sekitar 86% ekspor minyak dari kawasan Teluk melalui rute Selat Hormuz menuju Asia. Karena itu, Beijing menyerukan penahanan diri dari kedua pihak.
Rencana blokade AS juga dinilai sebagai ancaman strategis bagi China, mengingat negara itu membeli sekitar 80% ekspor minyak Iran. Tindakan militer terhadap kapal pengangkut minyak yang menuju China disebut berpotensi dipandang sebagai tindakan perang oleh Beijing.
Meski demikian, China diperkirakan tidak akan bereaksi secara agresif. Presiden Xi Jinping disebut dapat memanfaatkan situasi ini sebagai preseden untuk mengkritik dominasi AS dalam aturan pelayaran global.
Di sisi lain, ketegangan tersebut ikut menyoroti konflik lama di Laut China Selatan, di mana AS dan sekutunya kerap menantang klaim wilayah China dengan alasan menjaga kebebasan navigasi.
Hingga kini, belum ada sekutu utama AS yang menyatakan dukungan terhadap rencana blokade tersebut. Wacana ini muncul setelah perundingan intensif antara AS dan Iran—yang dipimpin Wakil Presiden AS JD Vance di Pakistan—gagal mencapai kesepakatan terkait program nuklir Iran.
