Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak memperingatkan potensi “tsunami” geoekonomi yang dapat mengancam Indonesia apabila konflik di Timur Tengah terus berlanjut. Ia mendesak pemerintah segera menyiapkan kebijakan fiskal yang presisi untuk meredam dampak rambatan krisis global.
Menurut Amin, eskalasi konflik di Selat Hormuz dinilai menjadi ancaman langsung terhadap pasokan energi dunia. Ia menyebut lonjakan harga minyak mentah yang menembus di atas USD 100 per barel dapat memberi tekanan besar pada postur APBN 2026, termasuk risiko defisit yang kian berat.
Amin juga menilai potensi serangan balasan Iran terhadap sekutu Amerika Serikat di kawasan Teluk dapat memicu efek domino. Pernyataan itu disampaikan setelah disebutkan adanya serangan udara yang dilancarkan AS dan Israel ke Teheran pada Sabtu (28/2/2026) pagi waktu setempat.
“Kita tidak sedang bicara angka di atas kertas, tapi harga sepiring nasi di meja rakyat. Kenaikan harga minyak dunia adalah alarm imported inflation yang bisa melumat daya beli masyarakat bawah dalam sekejap,” kata Amin dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/3/2026).
Ia menjelaskan, imported inflation adalah kenaikan harga di dalam negeri akibat mahalnya barang impor, seperti BBM, gandum, kedelai, dan bahan baku pupuk. Kenaikan itu bisa terjadi karena harga global meningkat maupun nilai tukar mata uang melemah, sehingga biaya produksi naik dan harga barang ikut terdorong. Menurutnya, inflasi tersebut bersumber dari faktor eksternal, bukan karena tingginya permintaan di dalam negeri.
Dalam situasi ini, Amin menilai pemerintah menghadapi dilema. Jika subsidi dibiarkan membengkak, pertahanan fiskal berisiko tertekan. Namun, pemangkasan subsidi tanpa perhitungan matang juga dinilainya dapat memicu gejolak sosial.
Untuk meredam guncangan, Amin mendorong pemerintah mengambil langkah luar biasa. Pertama, ia mengusulkan realokasi anggaran dari proyek non-strategis untuk memperkuat bantalan sosial, antara lain melalui tambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Energi dan subsidi pangan.
Kedua, Amin mendorong diplomasi energi non-tradisional, dengan mencari alternatif pasokan minyak dari wilayah non-konflik guna mengurangi ketergantungan pada jalur distribusi yang terganggu di Timur Tengah.
Ketiga, ia meminta intervensi moneter yang terukur. Amin mendorong Bank Indonesia menjaga stabilitas rupiah dari risiko pelarian modal (capital outflow) tanpa menekan pertumbuhan kredit UMKM akibat kenaikan suku bunga yang terlalu agresif.
“Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton dalam drama geopolitik ini. Diplomasi ekonomi kita harus aktif menekan lembaga internasional agar spekulan tidak memainkan harga komoditas di tengah penderitaan global,” tegasnya.
Ia menambahkan, ketahanan pangan dan energi perlu menjadi prioritas utama. Menurut Amin, situasi ini juga menjadi ujian atas klaim kemandirian ekonomi yang selama ini disampaikan pemerintah, apakah benar siap menghadapi krisis atau justru sebaliknya.
“Pemerintah perlu menyeimbangkan berbagai program berbiaya besar dengan penebalan bantalan sosial demi menjaga daya beli rakyat dan stabilitas ekonomi nasional di tengah gejolak energi global saat ini,” ujar politikus PKS tersebut.
