Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai daerah disebut tengah merasakan dampak kenaikan harga plastik. Ali Mahsum Atmo menyampaikan, meski banyak yang terdampak, UMKM selama ini berupaya beradaptasi melalui inovasi dan kreasi agar tetap bertahan.
Menurutnya, hingga saat ini sebagian besar UMKM memilih tidak menaikkan harga jual. Mereka mengambil langkah penyesuaian untuk menghindari risiko kehilangan pelanggan, terutama ketika daya beli masyarakat dinilai belum pulih sepenuhnya setelah pandemi Covid-19.
Ia menjelaskan, sejumlah siasat yang umum dilakukan antara lain mengurangi ukuran atau volume produk, seperti pada pedagang gorengan. Cara lain adalah menyatukan beberapa barang belanjaan dalam satu kantong plastik, yang sebelumnya sering menggunakan satu plastik untuk satu barang, sebagaimana kerap terjadi di warung kelontong dan pedagang pasar. Praktik serupa juga disebut terjadi pada industri tempe dan tahu, termasuk pedagang tahu gembrong di Semarang, Jawa Tengah.
Ali menilai kondisi tersebut membuat UMKM berada dalam posisi sulit. Ketika biaya produksi meningkat tetapi harga jual ditahan, omzet berpotensi tergerus dan keuntungan menipis, sehingga usaha semakin berat dijalankan.
Terkait besaran kenaikan, ia menyebut menerima keluhan dari pedagang kaki lima (PKL) UMKM mengenai lonjakan harga plastik rata-rata sekitar 70 persen, bahkan di sejumlah wilayah lebih dari 100 persen. Sementara di DKI Jakarta, rata-rata kenaikan disebut sekitar 50 persen.
Ia mencontohkan keluhan di Kalimantan Selatan, di mana gelas plastik kemasan 1.000 pcs yang sebelumnya seharga Rp 280 ribu kini menjadi Rp 560 ribu. Kenaikan itu dinilai sangat membebani PKL UMKM.
Ali meminta pemerintah segera menangani persoalan ini secara cepat dan tepat karena dianggap sudah meresahkan. Ia menyebut fokus utama saat ini adalah merespons situasi yang ia sebut sebagai kondisi darurat terkait pasokan dan harga plastik.
Ia juga meminta pemerintah memanggil perusahaan-perusahaan plastik di Indonesia. Ali merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Rabu (8/4/2026) yang mencatat impor plastik Indonesia pada Januari 2026 sebesar Rp 14,5 triliun dan Februari 2026 Rp 14,76 triliun. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan stok plastik masih ada di sektor hulu.
Selain itu, ia menilai tidak tertutup kemungkinan adanya penimbunan oleh pihak tertentu yang memanfaatkan situasi. Karena itu, ia meminta pemerintah melakukan inspeksi dan investigasi serta menindak tegas apabila terbukti ada penimbunan atau upaya menyumbat pasokan plastik.
Ia juga mendorong pemerintah bersama perusahaan plastik melakukan operasi pasar. Menurutnya, perubahan kebiasaan dari penggunaan plastik ke alternatif seperti daun pisang atau daun jati tidak mungkin dilakukan dalam waktu yang sangat mendesak.
