Akademisi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr. Faizin, M.Pd., memperkenalkan pendekatan sosiopolitika linguistik sebagai upaya merumuskan ulang strategi diplomasi bahasa Indonesia di tingkat internasional. Melalui konsep ini, Faizin menekankan perlunya pijakan kebijakan yang lebih kuat agar internasionalisasi bahasa Indonesia berjalan lebih terarah.
Dosen Bahasa dan Sastra Indonesia Modern UMM tersebut memadukan kajian sosiologi politik, linguistik, dan kebijakan luar negeri. Dalam gagasannya, bahasa tidak lagi dipandang semata sebagai alat komunikasi, melainkan sebagai objek diplomasi yang memiliki nilai strategis bagi negara.
Riset ini berawal dari program penelitian Kementerian Dikti Saintek yang lolos seleksi nasional dengan fokus reformulasi diplomasi bahasa di kawasan ASEAN. Kajian kemudian diperluas ke sejumlah negara Eropa untuk memperkuat landasan konseptual sekaligus melengkapi pengajuan paten sosial-humaniora yang masih dalam proses.
Penelitian dipimpin Dr. Faizin bersama Dr. M. Isnaini, S.Pd., M.Pd., dan Arif Budi Wurianto, M.Si. Faizin menilai bahasa Indonesia perlu memiliki posisi yang lebih tegas dalam kebijakan luar negeri. “Bahasa tidak cukup ditempatkan sebagai penunjang diplomasi, tetapi harus menjadi objek diplomasi itu sendiri. Selama ini internasionalisasi bahasa sering hanya dikaji dari sisi pembelajaran dan promosi. Padahal tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik luar negeri suatu negara,” ujarnya.
Dalam kajian tersebut, tim menganalisis laporan kinerja Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia, termasuk kontrak kerja para duta besar. Hasil analisis menunjukkan diplomasi kebahasaan belum secara eksplisit tercantum sebagai program strategis dalam laporan resmi kementerian terkait.
“Dalam laporan capaian kementerian, diplomasi bahasa belum menjadi program prioritas yang tersurat. Akibatnya, banyak aktivitas kebahasaan di luar negeri hanya menjadi promosi, bukan diplomasi yang memiliki kekuatan antarnegara,” kata Faizin.
Penelitian lapangan dilakukan di Vietnam, Filipina, dan Thailand dengan menelaah kerja sama universitas, lembaga pemerintah, serta aktivitas diaspora dalam penyebaran bahasa Indonesia. Studi juga diperluas ke Belanda untuk melihat dinamika promosi dan penerimaan bahasa Indonesia di Eropa.
Dari hasil kajian, Faizin menyebut respons internasional terhadap bahasa Indonesia beragam. Ia menilai sejumlah kegiatan promosi sudah berjalan, tetapi tidak semuanya berada dalam kerangka diplomasi negara. “Banyak yang telah melakukan promosi bahasa Indonesia, tetapi belum semuanya berada dalam kerangka diplomasi negara. Ketika tidak berada dalam payung kebijakan resmi, posisinya menjadi lemah dan tidak memiliki daya tawar strategis,” ujarnya.
Faizin juga menyinggung contoh negara lain yang berhasil menjadikan bahasa sebagai instrumen soft power, seperti Korea Selatan yang memperluas pengaruh global melalui budaya populer.
Ke depan, tim peneliti menargetkan dua luaran utama, yakni penguatan kajian ilmiah serta formulasi diplomasi kebahasaan yang dapat dijadikan rujukan kebijakan nasional. “Kami menargetkan lahirnya formulasi diplomasi kebahasaan yang bisa menjadi rujukan kebijakan nasional. Sekaligus memperkuat posisi bahasa Indonesia di tingkat global,” ungkapnya.
Ia berharap sinergi antara Badan Bahasa, balai bahasa daerah, dan Kementerian Luar Negeri dapat dioptimalkan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Menurutnya, tanpa strategi, target, dan evaluasi yang jelas, potensi bahasa Indonesia akan sulit berkembang menjadi kekuatan strategis negara di kancah internasional.
