Transformasi struktural dan integrasi ekonomi kawasan disebut menjadi agenda penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Asia-Pasifik yang inklusif di tengah dinamika global. Sinergi antara kebijakan publik dan peran dunia usaha dinilai krusial agar transformasi ekonomi berjalan efektif dan manfaatnya dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menghadiri APEC Business Advisory Council (ABAC) Meeting I 2026 di Jakarta, Sabtu (7/2/2026). Menurut Airlangga, situasi ekonomi global menuntut lebih dari sekadar pemulihan, melainkan transformasi yang fundamental. Ia menekankan pentingnya integrasi sebagai kekuatan kawasan saat agenda “Mempercepat Pertumbuhan Inklusif Regional Melalui Reformasi Struktural” menjadi fokus pembahasan.
Airlangga juga memaparkan ketahanan perekonomian Indonesia dibangun melalui kebijakan yang kuat, kredibel, dan dijalankan secara konsisten. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2025 mencapai 5,39 persen (year on year), sementara sepanjang 2025 tumbuh 5,11 persen. Capaian tersebut, menurutnya, menempatkan Indonesia di antara ekonomi dengan kinerja terbaik di lingkup APEC.
Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi berdampak pada indikator kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan tercatat menurun menjadi 8,5 persen, tingkat pengangguran turun menjadi 4,9 persen, rasio ketimpangan membaik, dan Indeks Pembangunan Manusia meningkat. Airlangga menyebut hasil itu ditopang oleh bauran kebijakan yang terkoordinasi, penguatan koordinasi lintas sektor, serta komunikasi kebijakan yang konsisten.
Dalam konteks kerja sama kawasan, Airlangga menjelaskan Agenda Reformasi Struktural APEC 2026–2030 difokuskan pada dorongan persaingan usaha yang adil, perbaikan iklim usaha, serta percepatan inovasi dan digitalisasi, termasuk pemberdayaan pelaku ekonomi. Melalui reformasi yang terkoordinasi dan keterlibatan para pemangku kepentingan, agenda tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan, dan kemakmuran bersama, sejalan dengan komitmen terhadap sistem perdagangan multilateral yang terbuka dan inklusif di bawah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Airlangga menegaskan, penguatan sinergi antara pemerintah dan kepemimpinan dunia usaha diperlukan untuk menghadapi kompleksitas tantangan pada dekade ini. Ia mendorong agar gagasan yang dibahas dalam pertemuan tersebut diterjemahkan menjadi cetak biru dan hasil yang dapat ditindaklanjuti demi menjaga Asia-Pasifik sebagai mesin utama pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.
