Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan ekonomi Indonesia tetap kokoh di tengah meningkatnya ketidakpastian global yang dipicu memanasnya konflik geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Airlangga menyampaikan sejumlah indikator menunjukkan fundamental ekonomi nasional masih terjaga, ditopang permintaan domestik yang kuat, stabilitas sektor eksternal, serta koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang solid. Pernyataan itu disampaikan dalam acara Diskusi dan Buka Puasa Bersama Forum Komunikasi Wartawan Ekonomi Makro (Forkem) di Jakarta, Senin (16/3/2026).
Menurut Airlangga, transmisi konflik ke Indonesia terutama tercermin melalui pergerakan harga minyak, gas, dan dampaknya terhadap harga komoditas. Meski demikian, ia menilai kondisi makro Indonesia tetap kuat. “Walaupun dalam situasi krisis perang, secara makro kita tetap kuat dan solid,” ujarnya, dikutip dari siaran pers Kemenko Perekonomian, Selasa (17/3).
Dari sisi permintaan domestik, konsumsi masih menjadi penopang utama dengan kontribusi sekitar 54% terhadap produk domestik bruto (PDB). Aktivitas belanja masyarakat juga disebut tetap terjaga, tercermin dari Mandiri Spending Index Februari 2026 yang mencapai 360,7.
Untuk sektor eksternal, rasio utang luar negeri Indonesia tercatat 29,9% terhadap PDB. Cadangan devisa mencapai USD151,9 miliar, setara pembiayaan sekitar enam bulan impor.
Kinerja sektor riil juga disebut menunjukkan tren positif. PMI Manufaktur Februari 2026 berada pada level 53,8, yang menandakan sektor manufaktur masih dalam fase ekspansi. Airlangga juga menyoroti kenaikan harga sejumlah komoditas ekspor seperti batu bara, karet, nikel, tembaga, dan aluminium yang dinilai memberikan natural hedging. Nilai ekspor sekitar USD47 miliar disebut membantu mengimbangi defisit sektor migas sekitar USD19,5 miliar.
Di sektor pangan dan energi, Airlangga menyampaikan produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,7 juta ton atau meningkat 13,54% secara tahunan. Indonesia juga mencatat surplus produksi solar sekitar 4,84 juta kiloliter.
Pemerintah, lanjut Airlangga, terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas. Bank Indonesia melakukan intervensi pasar guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Sementara itu, penggunaan transaksi Local Currency Settlement (LCS) dengan negara mitra seperti Malaysia, Thailand, Jepang, dan Tiongkok meningkat, dengan nilai transaksi pada 2025 mencapai USD25,66 miliar, hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Dalam merespons dinamika global, APBN tetap difungsikan sebagai shock absorber melalui sejumlah program dukungan, termasuk bantuan pangan sebesar Rp11,92 triliun, penyaluran THR bagi ASN, TNI, dan Polri, serta subsidi dan kompensasi energi. Hingga Februari 2026, pendapatan negara tercatat Rp358 triliun atau sekitar 12,8% dari target APBN, sedangkan belanja negara mencapai Rp493,8 triliun atau 41,9% dari pagu APBN. Defisit anggaran berada pada kisaran Rp135,7 triliun atau sekitar 0,53% dari PDB.
Airlangga juga menyampaikan arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memitigasi dampak konflik geopolitik terhadap perekonomian, antara lain percepatan ketersediaan energi, efisiensi konsumsi bahan bakar, perluasan penerapan work from home, serta penguatan disiplin fiskal agar defisit APBN tetap terjaga di bawah batas 3% dari PDB.
Selain membahas kondisi ekonomi, Airlangga memberikan pembaruan terkait perkembangan investigasi Section 301 oleh Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia menyatakan siap mengikuti tahapan konsultasi dengan Pemerintah AS guna mencari solusi yang konstruktif. Dalam proses tersebut, pemerintah akan melibatkan kementerian terkait, asosiasi industri, hingga pelaku usaha untuk menyiapkan informasi yang diperlukan.
Dalam sesi diskusi dan tanya jawab bersama media, sejumlah isu strategis turut dibahas, termasuk skenario kebijakan apabila konflik berlangsung lebih lama, potensi efisiensi belanja pemerintah, perkembangan kerja sama perdagangan dengan Amerika Serikat, hingga upaya menjaga stabilitas rupiah dan prospek pertumbuhan ekonomi. Airlangga menegaskan kebijakan pemerintah akan terus dipantau dan dievaluasi secara dinamis dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi global serta dampaknya terhadap perekonomian domestik.
