JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan perekonomian Indonesia memasuki kuartal II 2026 berada dalam kondisi kuat. Menurutnya, situasi ini ditopang inflasi yang terkendali, surplus perdagangan selama 70 bulan berturut-turut, serta tingginya tingkat kepercayaan konsumen.
Pernyataan itu disampaikan Airlangga dalam Focus Group Discussion (FGD) The Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia–Amerika Serikat di Balai Senat Universitas Gadjah Mada. Ia menambahkan, sektor keuangan juga dinilai tetap solid, tercermin dari pertumbuhan simpanan perbankan dan ekspansi kredit yang berlangsung stabil.
Airlangga turut memaparkan sejumlah indikator sosial ekonomi. Ia menyebut tingkat kemiskinan turun menjadi 8,25 persen, gini ratio menurun, tingkat pengangguran turun, serta penciptaan lapangan kerja sepanjang 2025 mencapai 2,71 juta tenaga kerja baru.
Di sisi diplomasi ekonomi, Airlangga mengatakan Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat peran dalam berbagai perjanjian dan kemitraan strategis. Indonesia disebut aktif berpartisipasi dalam forum internasional seperti RCEP, BRICS, G20, OECD, ASEAN, dan CPTPP, serta memperluas kerja sama bilateral dengan negara mitra.
Pemerintah juga menyampaikan sejumlah perjanjian ekonomi bilateral yang telah diselesaikan, antara lain dengan Jepang, Pakistan, Palestina, Chile, Australia, Mozambik, Korea, Iran, Peru, Kanada, dan Tunisia. Sementara itu, sejumlah perundingan masih berjalan, termasuk dengan MERCOSUR, kawasan Teluk (Gulf countries), serta Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Maroko, Turkiye, dan Uzbekistan.
Hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat menjadi perhatian karena negara tersebut disebut sebagai penyumbang surplus perdagangan terbesar sekaligus tujuan ekspor penting Indonesia, khususnya untuk produk manufaktur seperti minyak sawit, elektronik, tekstil, sepatu, dan furnitur. Airlangga menilai karakter impor AS yang menyerap produk manufaktur Indonesia menjadi salah satu pembeda dibanding negara lain.
Pemerintah mencatat kemajuan dalam negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat sejak April 2025 hingga awal 2026, termasuk penurunan tarif sejumlah komoditas dari 32 persen menjadi sekitar 19 persen, serta peluang pembebasan tarif bagi 1.819 produk tertentu. Kebijakan ini diharapkan memperkuat industri padat karya yang menyerap sekitar 5 juta tenaga kerja dan mendorong kerja sama di sektor strategis seperti pangan, energi, industri, dan teknologi, termasuk penguatan kerja sama ekonomi digital, keamanan ekonomi, serta penyelesaian hambatan non-tarif.
Airlangga juga menekankan posisi strategis Indonesia di tingkat global dinilai memperkuat daya tawar dalam perundingan internasional. Ia menyebut Indonesia kerap menjadi mitra prioritas dalam dialog global, termasuk dengan Amerika Serikat yang mencatat surplus perdagangan sekitar 20 miliar dolar AS dengan Indonesia.
Terkait dinamika hukum di Amerika Serikat, Airlangga menjelaskan putusan Mahkamah Agung AS tidak membatalkan perjanjian perdagangan dengan Indonesia karena klausul perjanjian telah memenuhi proses hukum di masing-masing negara. Namun, ia mengatakan pemerintah AS memerlukan dasar hukum tambahan di luar Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan AS, sehingga meluncurkan Investigasi Section 301 terkait dugaan dumping dan isu lainnya, dengan fokus pada excess capacity dan forced labor, di mana Indonesia turut masuk dalam proses penyelidikan.
Pemerintah Indonesia, lanjut Airlangga, telah menyiapkan respons resmi yang akan disampaikan pada 15 April 2026, dengan tahapan lanjutan berupa konsultasi bersama USTR pada 12 Mei 2026. Ia menambahkan proses perundingan ART dilakukan melalui komunikasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan, serta perkembangan setiap tahap disampaikan kepada publik melalui media massa sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
Di bagian lain, Airlangga menyebut program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seperti program makan bergizi gratis dan penguatan koperasi merah putih, dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
