Jakarta, 19 April — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) disebut terus berupaya menekan tingkat pengangguran di Indonesia dengan memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah serta menjalin kemitraan strategis internasional, salah satunya dengan Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) dari Korea Selatan.
Kerja sama tersebut merupakan bagian dari diplomasi hijau dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto. Fokus kolaborasi diarahkan pada pengembangan proyek sertifikasi karbon di kawasan taman nasional, rehabilitasi lahan kritis, serta pemberdayaan masyarakat pemegang izin perhutanan sosial.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, mengapresiasi langkah Kemendagri tersebut. Menurutnya, upaya itu tidak hanya menargetkan penurunan angka pengangguran, tetapi juga mengintegrasikan aspek keberlanjutan lingkungan.
“Langkah Kemendagri ini patut diapresiasi karena tidak hanya berorientasi pada pengurangan angka pengangguran, tetapi juga mengintegrasikan aspek keberlanjutan lingkungan melalui pendekatan diplomasi hijau,” kata Heryawan.
Ia menilai program-program dalam kerja sama itu berpotensi memberi dampak ganda: menjaga kelestarian lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Heryawan juga menyoroti pengelolaan jutaan hektare lahan dan hutan adat yang diharapkan dapat mendorong terbukanya lapangan kerja, terutama di wilayah pedesaan dan kawasan hutan sosial.
“Kolaborasi pengelolaan jutaan hektare lahan dan hutan adat ini menjadi peluang besar untuk menciptakan lapangan kerja baru, terutama di wilayah pedesaan dan kawasan hutan sosial. Ini akan menggerakkan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput,” ujarnya.
Selain itu, Heryawan menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan program agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata. Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional menjadi kunci keberhasilan dalam menekan pengangguran sekaligus menjaga keseimbangan ekologi.
Ia juga berharap program tersebut dapat berjalan berkelanjutan dengan pengawasan yang baik serta didukung regulasi yang kuat agar memberikan kepastian bagi para pelaku di lapangan.
“Ke depan, kami di Komisi II DPR RI, khususnya Fraksi PKS, akan terus mendorong dan mengawal kebijakan-kebijakan yang mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Ini adalah bagian dari upaya membangun ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Heryawan.
