JAKARTA — Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Adde Rosi Khoerunnisa, menekankan pentingnya penguatan diplomasi parlemen dalam merespons dinamika konflik global yang dinilai berdampak langsung terhadap Indonesia, terutama pada sektor ekonomi, pangan, dan logistik.
Pernyataan itu disampaikan Adde usai Rapat Koordinasi Pimpinan dan Anggota BKSAP DPR RI yang digelar Rabu (8/4/2026). Dalam rapat tersebut, BKSAP secara khusus membahas peran strategis diplomasi parlemen dalam menghadapi eskalasi konflik global.
Adde menjelaskan, BKSAP menyoroti potensi dampak lanjutan dari konflik internasional, mulai dari ancaman krisis energi, gangguan rantai pasok logistik, hingga risiko kenaikan harga pangan. Karena itu, diplomasi parlemen dipandang sebagai instrumen penting untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Menurut Adde, diplomasi parlemen atau second track diplomacy berfungsi sebagai pelengkap diplomasi pemerintah, dengan fokus membangun komunikasi dan kerja sama antarparlemen dunia guna mendorong terciptanya stabilitas global.
“Melalui diplomasi parlemen, Indonesia dapat terus menjaga posisi sebagai negara yang bebas aktif dan non-blok, sekaligus memperkuat peran sebagai jembatan perdamaian di tengah konflik global,” ujar Adde.
Ia menambahkan, anggota BKSAP juga menyatakan dukungan terhadap langkah Pemerintah Indonesia yang sejak awal berkomitmen menjadi penengah dalam berbagai konflik internasional. Upaya tersebut dinilai sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang mengedepankan perdamaian dan kerja sama internasional.
Sebagai langkah konkret, BKSAP disebut akan mendorong peningkatan peran Indonesia dalam sejumlah forum parlemen internasional, seperti Inter-Parliamentary Union (IPU), ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Forum-forum tersebut dinilai strategis untuk memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kancah global.
Adde juga menyampaikan salah satu rekomendasi rapat, yakni mendorong pelaksanaan pertemuan bilateral dengan Iran sebagai langkah untuk membuka kembali akses Selat Hormuz yang disebut menjadi jalur vital distribusi energi dunia, termasuk bagi Indonesia.
“Pembukaan kembali akses Selat Hormuz sangat penting untuk memastikan kelancaran distribusi minyak, sehingga tidak mengganggu ketahanan energi nasional,” jelasnya.
Adde menegaskan, tugas BKSAP tidak hanya menjalin hubungan antarparlemen, tetapi juga memastikan langkah diplomasi yang ditempuh memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Ia menyebut BKSAP telah memperkuat komunikasi internasional, mendorong dialog perdamaian, serta memastikan kepentingan Indonesia tetap terjaga dalam situasi global yang dinamis.
“BKSAP hadir untuk memastikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga aktor aktif dalam menjaga stabilitas global dan melindungi kepentingan nasional,” tegasnya.
Di akhir keterangannya, Adde berharap sinergi antara DPR RI dan pemerintah terus diperkuat agar langkah diplomasi Indonesia semakin efektif dan mampu memberikan dampak positif, baik di tingkat global maupun bagi kesejahteraan masyarakat di dalam negeri.
