Ketangguhan ekonomi Indonesia kembali mendapatkan sinyal positif dari pelaku pasar global dan lembaga multilateral dalam rentang waktu kurang dari sepekan, di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah, volatilitas harga energi, serta ketegangan perdagangan internasional.
Asian Development Bank (ADB) dalam laporan Asian Development Outlook April 2026 bertajuk The Middle East Conflict Challenges Resilience in Asia and the Pacific memproyeksikan perekonomian Indonesia tumbuh stabil sebesar 5,2 persen pada 2026 dan 2027. Angka itu lebih tinggi dibanding realisasi 5,1 persen pada 2025.
Masih dalam periode yang hampir bersamaan, lembaga indeks global FTSE Russell pada 7 April 2026 memutuskan mempertahankan status pasar modal Indonesia sebagai Secondary Emerging Market. FTSE Russell juga menyatakan tidak mempertimbangkan Indonesia untuk dimasukkan ke dalam Watch List penurunan status.
ADB menyusun proyeksi tersebut berdasarkan skenario stabilisasi dini konflik di Timur Tengah. Proyeksi pertumbuhan Indonesia juga disebut berada secara signifikan di atas proyeksi subregional Asia Tenggara yang diperkirakan 4,7 persen pada 2026, yang mencerminkan kekuatan struktural Indonesia dibanding sejumlah negara lain di kawasan.
Dalam laporannya, ADB menyoroti tiga pilar utama yang dinilai membedakan kinerja Indonesia dari mayoritas negara peers di kawasan, yakni permintaan domestik yang tangguh, inflasi yang terkendali di kisaran 2,5 persen sesuai rentang target pemerintah, serta kebijakan moneter yang terkalibrasi dengan baik.
ADB juga mencatat momentum pertumbuhan pada awal 2026 ditopang penguatan konsumsi rumah tangga. Penguatan tersebut didukung peningkatan produktivitas pertanian dan efek musiman Ramadhan serta Idul Fitri, berlanjutnya pembangunan infrastruktur publik, serta meningkatnya partisipasi sektor swasta dalam investasi hilir.
Dari sisi pembiayaan eksternal, arus masuk Penanaman Modal Asing (PMA) yang solid disebut membantu menutup kesenjangan eksternal sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar. ADB turut menilai kebijakan fiskal yang terarah berperan dalam mempertahankan daya beli rumah tangga dan momentum investasi secara bersamaan.
Sementara itu, pengakuan FTSE Russell dipandang mencerminkan kemajuan reformasi struktural pasar modal yang tengah dipercepat. FTSE Russell mengakui kemajuan implementasi delapan Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal yang dilakukan pemerintah, termasuk peningkatan transparansi kepemilikan saham, perluasan klasifikasi investor menjadi 39 kategori, penetapan batas minimum free float sebesar 15 persen, serta penerapan mekanisme High Shareholding Concentration (HSC) sebagai peringatan dini bagi investor.
Dengan status yang setara dengan China dan India dalam klasifikasi FTSE, pasar modal Indonesia dinilai terus bergerak menuju standar tata kelola dan transparansi yang lebih tinggi.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut positif penilaian kedua lembaga tersebut sebagai bukti bahwa reformasi yang berjalan menunjukkan progres yang positif dan kredibel di mata penyedia indeks global. Pemerintah juga memandang pengakuan internasional ini sebagai validasi atas arah kebijakan makroekonomi yang ditempuh secara konsisten, meliputi pemeliharaan permintaan domestik, penguatan fondasi fiskal, penjagaan kredibilitas moneter, dan kelanjutan reformasi struktural pasar keuangan.
Ke depan, pemerintah menyatakan komitmen untuk terus mengakselerasi reformasi, termasuk dalam rangka mempersiapkan reviu kuartalan FTSE Russell pada Juni 2026 dan reviu MSCI pada Mei 2026. Upaya ini disebut ditujukan untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan lebih berdaya tahan terhadap berbagai guncangan eksternal.
