Anggota Komisi VI DPR RI Zulfikar Hamonangan mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai dampak konflik geopolitik global terhadap sektor pertanian nasional, terutama potensi kenaikan harga pupuk. Ia menilai eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran berisiko mengganggu rantai pasok energi serta bahan baku industri pupuk dunia.
“Ketika konflik geopolitik memanas, harga energi dan bahan baku pupuk biasanya ikut naik. Dampaknya langsung dirasakan petani karena biaya produksi meningkat,” kata Zulfikar dalam keterangan tertulis, Kamis, 13 Maret 2026.
Legislator Partai Demokrat itu menilai kenaikan harga pupuk dapat membuat petani menunda atau mengurangi masa tanam. Jika terjadi, kondisi tersebut berisiko menekan produksi pertanian dan memicu kenaikan harga pangan, termasuk sayur-sayuran.
Menurut Zulfikar, tekanan di sektor pertanian juga dapat bertambah apabila ketidakstabilan geopolitik global turut mendorong kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). “Jika harga energi naik, biaya produksi dan distribusi juga ikut meningkat. Sementara kemampuan subsidi pemerintah terbatas untuk menahan kenaikan tersebut,” ujarnya.
Selain faktor eksternal, Zulfikar menyoroti ketergantungan Indonesia pada impor bahan baku pupuk yang dinilai membuat sektor pertanian rentan terhadap gejolak pasar global. “Selama kita masih bergantung pada impor bahan baku, setiap krisis global akan langsung berdampak pada sektor pertanian kita,” kata dia.
Ia juga menyinggung persoalan distribusi pupuk bersubsidi yang dinilai masih rentan terhadap praktik mafia pupuk di lapangan. Zulfikar menyebut sekitar 2.000 kios pupuk pernah ditutup akibat dugaan penyimpangan distribusi. “Ini menunjukkan tata kelola distribusi pupuk masih perlu dibenahi,” ujarnya.
Karena itu, Zulfikar mendorong pemerintah memperkuat pengawasan distribusi pupuk sekaligus meningkatkan produksi bahan baku pupuk dalam negeri. Ia menyatakan Komisi VI DPR RI akan mengawal kebijakan industri pupuk nasional agar petani tidak menjadi pihak yang paling dirugikan saat terjadi gejolak global.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ketergantungan sektor pertanian terhadap pupuk cukup tinggi. Sensus Pertanian 2023 mencatat terdapat sekitar 27,8 juta rumah tangga usaha pertanian, dengan 17,2 juta di antaranya merupakan petani gurem yang dinilai sangat sensitif terhadap kenaikan biaya produksi.
Di sisi lain, BPS mencatat impor pupuk Indonesia mencapai sekitar 7,52 juta ton pada 2024, dengan nilai sekitar 1,98 miliar dolar AS berdasarkan data UN Comtrade. Sebagian besar pasokan impor berasal dari Tiongkok, Rusia, Kanada, Mesir, dan Yordania, yang membuat harga pupuk domestik dinilai rentan terhadap gejolak geopolitik dan dinamika pasar global.
