Presiden China Xi Jinping bertemu dengan ketua partai oposisi utama Taiwan, Kuomintang (KMT), di Beijing pada Jumat (10/4/2026). Dalam pertemuan itu, Xi menegaskan bahwa tidak ada perubahan global yang dapat menghentikan apa yang ia sebut sebagai “kebangkitan besar bangsa China,” termasuk rakyat di seberang Selat Taiwan.
Taiwan secara de facto berpemerintahan sendiri sejak 1949, setelah pasukan nasionalis China kalah dalam perang saudara melawan komunis dan melarikan diri ke pulau tersebut. Namun, Beijing memandang Taiwan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayahnya berdasarkan prinsip Satu China, yang dianut oleh sebagian besar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemimpin oposisi Taiwan itu tiba di daratan China pada Selasa atas undangan Xi. Kunjungan tersebut menuai kritik dari Partai Progresif Demokratik (DPP) yang saat ini berkuasa di Taiwan. Meski demikian, Cheng Li-wun menggambarkan kunjungannya sebagai misi membangun perdamaian, dan menyebutnya sebagai peristiwa pertama semacam itu dalam satu dekade.
“Semoga… Selat Taiwan tidak lagi menjadi titik konflik geopolitik dan tidak akan pernah menjadi papan catur untuk campur tangan kekuatan eksternal,” kata Cheng Li-wun, seperti dikutip Taipei Times.
Dalam pidatonya di Balai Agung Rakyat Beijing, Xi menyatakan China menyambut usulan yang mendukung perkembangan damai hubungan lintas Selat. “Kami menyambut baik setiap usulan yang kondusif bagi perkembangan damai hubungan lintas Selat dan akan mengerahkan segala upaya untuk memajukan setiap usaha yang mendorong perkembangan tersebut,” ujar Xi.
Xi juga menambahkan bahwa kekuatan yang mempromosikan “kemerdekaan Taiwan” merupakan pemicu utama ketegangan di kawasan.
