Wall Street Journal melaporkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tetap memutuskan melancarkan perang terhadap Iran meski telah menerima peringatan dari pejabat militer mengenai risiko penutupan Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran energi terpenting di dunia.
Menurut laporan yang dikutip Al-Manar pada Minggu (15/3/2026), keputusan tersebut dipandang bukan hanya langkah militer, melainkan juga pertaruhan politik dengan konsekuensi strategis bagi stabilitas kawasan dan ekonomi global.
Dalam laporan itu disebutkan Ketua Kepala Staf Gabungan AS, Jenderal Dan Keane, telah memperingatkan Trump tentang kemungkinan respons Iran atas serangan militer Amerika. Keane menilai serangan tersebut berpotensi mendorong Teheran menggunakan ranjau laut dan drone untuk mengganggu lalu lintas kapal di Selat Hormuz.
Wall Street Journal menyebut Trump memahami risiko tersebut. Namun, operasi militer tetap dijalankan dan disebut sebagai salah satu langkah kebijakan luar negeri paling penting selama dua masa jabatannya sebagai presiden.
Dalam diskusi internal, Trump menyampaikan kepada timnya perkiraan bahwa Iran dapat menyerah sebelum penutupan selat terjadi. Ia juga menilai militer Amerika Serikat mampu mengatasi situasi jika Iran mencoba mengganggu jalur pelayaran tersebut.
Keputusan itu menuai kritik dari sejumlah politisi Amerika yang menilai potensi penutupan Selat Hormuz dapat memicu gangguan besar terhadap ekonomi global. Senator Chris Murphy, misalnya, menilai pemerintah tidak memiliki rencana yang jelas terkait risiko tersebut.
“Mereka tidak memiliki rencana untuk mengatasi krisis di Selat. Fakta situasi ini tetap tanpa rencana bahkan setelah perang dimulai sangat mengejutkan,” kata Murphy.
Wall Street Journal juga melaporkan keputusan menuju perang diambil oleh kelompok kecil pejabat tinggi pemerintahan, di antaranya Wakil Presiden J.D. Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, serta Menteri Pertahanan Pete Hegseth.
Sejumlah pengamat menilai proses pengambilan keputusan tersebut mempersempit ruang masukan dari diplomat dan pakar kebijakan luar negeri. Kondisi itu dinilai membatasi pilihan strategi dan alternatif yang tersedia bagi pemerintah Amerika Serikat sebelum konflik meningkat.
