Ketegangan geopolitik di Timur Tengah dinilai tidak hanya berdampak pada negara-negara besar, tetapi juga merembet hingga ke kebijakan di dalam negeri. Salah satu yang disorot adalah munculnya kembali kebijakan Work From Home (WFH), yang pada permukaan tampak sebagai langkah praktis untuk menekan mobilitas dan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), namun sekaligus memunculkan pertanyaan tentang ketahanan energi nasional.
WFH sebelumnya lekat dengan situasi pandemi pada 2021, ketika pembatasan aktivitas dilakukan dalam konteks krisis kesehatan global. Namun, ketika pendekatan serupa kembali dibicarakan dalam kondisi yang disebut lebih normal, kebijakan ini dipandang sebagai sinyal adanya tekanan yang tidak biasa, terutama terkait sektor energi. Dalam perspektif ini, pengurangan aktivitas fisik masyarakat bukan sekadar penyesuaian pola kerja, melainkan upaya efisiensi energi di tengah situasi yang menekan.
Dari sisi jangka pendek, WFH dapat dipahami sebagai langkah yang masuk akal. Berkurangnya mobilitas berpotensi menurunkan konsumsi energi dan membantu menjaga stabilitas ekonomi, terutama ketika harga energi global bergejolak. Namun, kebijakan semacam ini juga membuka pertanyaan mendasar: mengapa Indonesia masih rentan terhadap guncangan energi dari luar.
Indonesia disebut memiliki sumber daya yang besar, termasuk ratusan blok minyak dan gas (migas) yang belum tergarap optimal serta potensi cekungan minyak dan gas yang luas. Meski demikian, sejak 2003 Indonesia berstatus sebagai net importir minyak. Kondisi ini dipandang sebagai ironi, karena ketersediaan sumber daya tidak otomatis berujung pada kemandirian energi.
Perubahan dari eksportir menjadi importir digambarkan terjadi seiring menurunnya produksi minyak dalam negeri, sementara konsumsi energi terus meningkat. Keterbatasan kapasitas kilang turut memperbesar ketergantungan pada impor. Keputusan Indonesia keluar dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) pada 2008 juga disebut menjadi penanda bahwa posisi Indonesia dalam peta energi global tidak lagi sekuat sebelumnya.
Ketergantungan pada impor energi dinilai membawa risiko, tidak hanya bagi ekonomi, tetapi juga bagi kedaulatan. Dalam situasi harga global yang naik atau konflik internasional yang memanas, negara yang bergantung pada pasokan luar dianggap lebih mudah terdampak. Dalam kerangka itu, WFH dapat dibaca sebagai langkah “rem darurat” untuk menahan laju konsumsi, bukan sebagai solusi permanen.
Di tengah kerentanan tersebut, gagasan swasembada energi kembali ditekankan sebagai kebutuhan yang mendesak. Upaya ini dinilai memerlukan pemetaan potensi energi di berbagai daerah, termasuk energi surya di wilayah tropis, angin di kawasan pesisir, panas bumi di wilayah vulkanik, hingga biodiesel dari sumber hayati. Berbagai opsi itu disebut sebagai peluang yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
Kolaborasi lintas sektor juga dianggap krusial. Pemerintah dinilai tidak dapat berjalan sendiri, sehingga keterlibatan perguruan tinggi, komunitas, dan sektor swasta diperlukan untuk mendorong riset, eksperimen, serta inovasi. Selain itu, pemimpin daerah didorong lebih peka pada isu ketahanan energi jangka panjang, tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik.
Di sisi lain, perubahan cara pandang juga disebut penting. Ketergantungan berkepanjangan pada energi fosil dianggap membuat transisi energi berjalan lambat, padahal dunia bergerak menuju energi bersih. Dalam konteks ini, peralihan ke energi terbarukan dipandang bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan untuk menghadapi masa depan.
Pada akhirnya, WFH diposisikan sebagai sinyal bahwa kemandirian energi Indonesia masih belum tuntas. Jika pembenahan tidak segera dilakukan, kerentanan terhadap guncangan energi global dikhawatirkan bisa meluas dampaknya. Swasembada energi pun digambarkan bukan sekadar wacana, melainkan pertaruhan arah kebijakan hari ini untuk menentukan apakah Indonesia akan terus bergantung atau mulai berdiri di atas kemampuan sendiri.
