Institute for Essential Services Reform (IESR) mengingatkan pemerintah untuk merespons ancaman krisis energi fosil dengan kebijakan yang realistis dan terukur. Menurut IESR, langkah antisipasi perlu menekan ketergantungan energi tanpa menimbulkan beban fiskal baru.
IESR menilai arah kebijakan pemerintah—mulai dari transisi energi, efisiensi, hingga diversifikasi pasokan—sudah berada di jalur yang tepat. Namun, implementasinya dinilai perlu diuji secara menyeluruh dari sisi teknis, keekonomian, dan keberlanjutan.
Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan pemerintah perlu selektif dalam memilih program, terutama di tengah situasi krisis. “Tidak seluruh program yang diusulkan layak dilaksanakan karena ada kendala teknis, ekonomi, sosial, dan dampak jangka panjang bagi publik,” kata Fabby, Rabu (1/4/2026).
Sebelumnya, pemerintah mengumumkan paket kebijakan antisipasi krisis energi, antara lain pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt, konversi motor listrik, serta percepatan program biodiesel B50. IESR menilai sejumlah program tersebut berisiko tinggi apabila tidak ditopang kesiapan ekosistem dan pembiayaan yang memadai.
IESR juga menekankan pentingnya transparansi data pasokan energi untuk menjaga kepercayaan publik. Keterbukaan informasi dinilai krusial guna mencegah panic buying di tengah ketidakpastian global. “Kepercayaan publik hanya bisa dijaga jika pemerintah membuka data pasokan energi secara reguler dan jujur mengenai langkah antisipasi krisis,” ujar Fabby.
Dari sisi fiskal, IESR mengingatkan potensi lonjakan subsidi energi apabila harga minyak dunia meningkat. Dalam simulasi IESR, subsidi dapat membengkak hingga Rp460 triliun jika harga minyak bertahan di level 94 dolar AS per barel, jauh di atas asumsi APBN sebesar 70 dolar AS per barel.
