Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyatakan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dan resilien di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik. Ia menegaskan pemerintah tetap mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara prudent dan fleksibel untuk merespons dinamika yang berkembang.
Pernyataan itu disampaikan Juda saat Rapimnas Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di Jakarta, 5 Maret. Menurutnya, sejumlah indikator utama masih terjaga, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi yang terkendali, hingga defisit fiskal yang tetap berada di bawah batas yang ditetapkan undang-undang.
Juda menjelaskan pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario untuk mengantisipasi dampak konflik geopolitik, terutama risiko kenaikan harga minyak dunia. Ia menyebut kondisi fiskal Indonesia masih mampu menghadapi lonjakan harga minyak hingga kisaran 80–90 dolar AS per barel tanpa mengganggu stabilitas anggaran negara. Dalam skenario tersebut, defisit fiskal dinilai tetap dapat dijaga di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) sesuai ketentuan undang-undang.
Di tengah tekanan global, Juda menilai kinerja ekonomi domestik masih solid. Ia memaparkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 tercatat sekitar 5,11 persen, dengan pertumbuhan pada triwulan IV mencapai sekitar 5,39 persen. Dari sisi fiskal, defisit tetap terkendali di kisaran 2,92 persen dari PDB, masih di bawah batas maksimal 3 persen yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.
Ia juga menyoroti rasio utang pemerintah terhadap PDB yang berada di sekitar 40 persen, jauh di bawah batas maksimal 60 persen. Menurut Juda, kondisi tersebut mencerminkan ketahanan ekonomi Indonesia yang relatif lebih baik dibandingkan sejumlah negara lain dengan peringkat kredit setara.
Juda menambahkan bahwa fundamental ekonomi yang stabil menjadi modal penting bagi Indonesia dalam mengejar target menjadi negara maju pada 2045. Saat ini, pendapatan per kapita Indonesia berada di kisaran 5.000 dolar AS, sementara standar negara maju berada di atas 13.000 dolar AS per kapita per tahun.
Ia menekankan pentingnya memanfaatkan momentum bonus demografi yang diperkirakan berlangsung hingga sekitar 2035–2040 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Juda mengingatkan, jika momentum tersebut terlewat, Indonesia berisiko menjadi negara yang tua sebelum kaya.
Karena itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, bahkan hingga 8 persen, guna menghindari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap). Untuk mendukung agenda pembangunan tersebut, pemerintah tengah merancang APBN 2026 yang difokuskan pada penguatan pembangunan jangka panjang.
Dalam rancangan tersebut, total belanja negara diperkirakan mencapai sekitar Rp3.847 triliun, sementara penerimaan negara diproyeksikan sekitar Rp3.153 triliun. Dengan asumsi tersebut, defisit anggaran dijaga sekitar 2,68 persen dari PDB.
Menutup paparannya, Juda menyatakan optimistis pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2026 dapat lebih tinggi dibandingkan akhir tahun sebelumnya. Ia memperkirakan dorongan pertumbuhan antara lain berasal dari momentum Ramadan serta pencairan Tunjangan Hari Raya (THR).
