Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus mengajak pemerintah daerah (Pemda) di kawasan Asia Pasifik memperkuat kolaborasi dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan dan pembangunan regional yang inklusif. Ajakan tersebut disampaikan saat ia menghadiri United Cities and Local Government Asia-Pacific (UCLG ASPAC) Executive Bureau Meeting and Asia-Pacific Forum di Phinisi Ballroom Hotel Claro, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat, 8 Mei 2026.
Wiyagus menilai forum itu menjadi momentum penting untuk mempererat solidaritas antardaerah dalam menghadapi berbagai tantangan global. Ia menyebut, pertemuan tersebut menjadi ruang bersama untuk memperkuat tata kelola lokal dalam mendorong pariwisata berkelanjutan sekaligus pembangunan regional yang inklusif.
Dalam paparannya, Wiyagus menyampaikan Indonesia memiliki potensi besar di sektor pariwisata, mulai dari kekayaan alam, budaya, hingga keberagaman masyarakat. Ia juga menyinggung posisi Indonesia di garis khatulistiwa dengan iklim tropis yang dinilai mendukung aktivitas wisata sepanjang tahun.
Pemerintah, kata Wiyagus, saat ini mendorong pengembangan lima destinasi superprioritas dan sepuluh kawasan wisata prioritas, termasuk Wakatobi di Sulawesi Tenggara. Upaya tersebut diarahkan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang tersebar di berbagai daerah.
Meski demikian, Wiyagus mengingatkan pengembangan pariwisata perlu tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Ia menilai persoalan sampah plastik dan limbah makanan sebagai tantangan serius yang perlu diatasi bersama.
Ia juga menyampaikan bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Indonesia melakukan pergeseran paradigma dari mass tourism menuju quality tourism. Konsep tersebut menitikberatkan pada pembangunan destinasi wisata berkualitas dengan dampak lingkungan seminimal mungkin.
Melalui forum UCLG ASPAC, Wiyagus mengajak daerah-daerah mempercepat penerapan konsep blue economy, green economy, dan circular economy di wilayah masing-masing. Ia turut mengusulkan lima langkah aksi bersama, yaitu membentuk jejaring dan memperkuat kolaborasi pemangku kepentingan di kawasan Asia Pasifik; mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis pariwisata berkelanjutan; menerapkan prinsip pengembangan wisata berkelanjutan; memanfaatkan transformasi digital untuk memantau dampak lingkungan dan meningkatkan pengalaman wisatawan; serta memperkuat ekonomi kreatif dan pemberdayaan UMKM lokal.
Wiyagus berharap forum tersebut dapat menjadi wadah pertukaran praktik terbaik antardaerah sekaligus melahirkan kesepakatan strategis yang dapat diterapkan secara nyata. Ia juga mengajak seluruh pihak menjadikan pariwisata sebagai instrumen perdamaian, kesejahteraan, dan keberlanjutan bagi masyarakat di kawasan Asia Pasifik.
