Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus mendorong pemerintah daerah di kawasan Asia Pasifik memperkuat kerja sama dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan dan pembangunan regional yang inklusif. Ajakan ini disampaikan sebagai respons atas tantangan global yang dinilai kian kompleks.
Pernyataan tersebut disampaikan Wiyagus saat menghadiri forum United Cities and Local Government Asia-Pacific (UCLG ASPAC) Executive Bureau Meeting and Asia-Pacific Forum di Hotel Claro, Kendari, Jumat (8/5). Ia menilai forum internasional itu menjadi ruang strategis untuk memperkuat solidaritas antarpemerintah daerah dalam membangun tata kelola lokal yang mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
“Forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola lokal yang mendukung pariwisata berkelanjutan dan pembangunan kawasan yang inklusif di Asia Pasifik,” kata Wiyagus.
Dalam paparannya, Wiyagus menyoroti potensi pariwisata Indonesia yang ditopang kekayaan alam, budaya, serta keberagaman masyarakat. Ia juga menilai posisi geografis Indonesia di kawasan tropis memberi keuntungan karena memungkinkan aktivitas pariwisata berlangsung sepanjang tahun.
Ia menyampaikan pemerintah saat ini mempercepat pengembangan lima destinasi superprioritas dan sepuluh kawasan wisata prioritas nasional. Langkah tersebut ditujukan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang tersebar di berbagai daerah. Salah satu kawasan yang disebut menjadi perhatian adalah Wakatobi, yang dinilai memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata kelas dunia.
Meski demikian, Wiyagus menekankan pengembangan pariwisata harus berpijak pada prinsip keberlanjutan. Ia menyoroti persoalan sampah plastik dan limbah makanan sebagai tantangan nyata yang perlu ditangani bersama oleh seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, pemerintah melalui RPJMN 2025–2029 tengah menggeser paradigma pembangunan pariwisata dari mass tourism menuju quality tourism. Pendekatan ini menitikberatkan pada kualitas destinasi, pengalaman wisatawan, serta dampak lingkungan yang lebih terkendali.
“Pengembangan pariwisata ke depan harus mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal,” ujarnya.
Melalui forum tersebut, Wiyagus juga mengajak daerah-daerah di Asia Pasifik mempercepat implementasi konsep blue economy, green economy, dan circular economy sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Ia menawarkan lima langkah kolaboratif yang dapat dijalankan bersama, yakni penguatan jejaring antarwilayah, pengembangan ekonomi inklusif berbasis pariwisata berkelanjutan, penerapan prinsip pembangunan wisata ramah lingkungan, pemanfaatan transformasi digital untuk pengawasan dampak lingkungan, serta penguatan ekonomi kreatif dan pemberdayaan UMKM lokal.
Wiyagus berharap UCLG ASPAC dapat menjadi wadah pertukaran praktik terbaik antarwilayah sekaligus melahirkan kebijakan strategis yang dapat diimplementasikan secara konkret di masing-masing daerah.
“Pariwisata harus menjadi instrumen untuk memperkuat perdamaian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga keberlanjutan kawasan Asia Pasifik,” katanya.
Forum tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Hugua, Wali Kota Siska Karina Imran, Presiden UCLG ASPAC sekaligus Wali Kota Metropolitan Ugur Ibrahim Altay, serta sejumlah pejabat dan delegasi dari berbagai negara di kawasan Asia Pasifik.
