Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai krisis energi global yang dipicu dinamika geopolitik dan disrupsi rantai pasok telah menekan stabilitas harga energi dunia dan berimbas langsung pada Indonesia. Dalam brief paper yang disusun di Jakarta pada Maret 2026, WALHI menyebut ketegangan di kawasan Timur Tengah, termasuk perang Iran–Amerika–Israel serta penutupan Selat Hormuz—jalur utama transportasi minyak dunia—mendorong fluktuasi harga energi yang cenderung meningkat.
Menurut WALHI, situasi tersebut diperparah oleh ketergantungan negara-negara terhadap energi fosil dan belum berjalannya transisi energi yang adil. Dampaknya, ketidakpastian harga energi meningkat dan menjadi tantangan bagi banyak negara, termasuk Indonesia.
WALHI menyoroti posisi Indonesia sebagai importir bersih (net importer) minyak mentah yang membuat perekonomian rentan terhadap lonjakan harga global. Kenaikan harga minyak dinilai membebani neraca perdagangan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui meningkatnya beban subsidi energi.
Dalam dokumen itu, WALHI juga menekankan bahwa krisis energi tidak semata persoalan ekonomi atau geopolitik. Dari perspektif ekologi, krisis ini disebut mencerminkan ketidakseimbangan antara sistem energi modern dan daya dukung serta daya tampung lingkungan, sebagai akibat dari ketergantungan berkelanjutan pada energi fosil.
WALHI memaparkan ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) membuat kondisi domestik sangat sensitif terhadap perubahan harga global. Konsumsi bahan bakar nasional disebut berada di kisaran 1,4–1,5 juta barel per hari, sementara kapasitas produksi domestik kurang dari 700.000 barel per hari. Ketimpangan ini, menurut WALHI, membuat Indonesia sangat bergantung pada stabilitas politik global untuk menjamin pasokan energi di dalam negeri.
Ketika harga bahan mentah energi meningkat, WALHI menilai beban subsidi pemerintah ikut naik dan menekan ruang fiskal dalam APBN. Efek lanjutan yang disorot antara lain meningkatnya inflasi, terutama melalui kenaikan biaya transportasi dan logistik yang berpotensi merembet ke harga pangan. Selain itu, gangguan rantai pasok global dinilai dapat memicu keterlambatan impor hingga kelangkaan energi dalam jangka pendek.
Dalam jangka panjang, WALHI memperingatkan kondisi ini berisiko melemahkan ketahanan energi nasional, memperburuk defisit neraca perdagangan energi, serta memperdalam ketergantungan pada negara pemasok tertentu.
Di sisi lain, WALHI menilai implikasi ekologis dari krisis energi juga signifikan. Ketika harga energi global meningkat, terdapat kecenderungan untuk mendorong eksploitasi sumber daya domestik seperti batubara dan minyak demi menjaga stabilitas pasokan. WALHI menyebut risiko geopolitik kerap berdampak negatif dalam jangka pendek terhadap konsumsi energi terbarukan karena negara-negara cenderung kembali memprioritaskan energi fosil, seperti batubara, demi keamanan energi yang cepat dan murah saat krisis.
Di Indonesia, WALHI mencatat batubara masih mendominasi bauran energi, sekitar 41% pada 2023. Kondisi ini dinilai menghambat pencapaian target emisi, sekaligus mempertegas urgensi transisi energi berkeadilan yang mempertimbangkan aspek ketahanan energi, ekonomi, dan perlindungan ekologis.
