Jakarta, 27 Maret 2026 — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai krisis energi global yang dipicu dinamika geopolitik, termasuk penutupan Selat Hormuz, semestinya menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat kedaulatan energi. WALHI mendorong agar arah kebijakan energi diselaraskan dengan potensi wilayah, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta keseimbangan ekologis.
Dalam pernyataannya, WALHI mengingatkan pemerintah agar tidak mengambil langkah pragmatis jangka pendek yang dinilai berisiko memperdalam krisis ekologi. Organisasi lingkungan itu juga mengkritik apa yang disebut sebagai “solusi palsu” energi, termasuk gagasan mengganti seluruh kendaraan menjadi kendaraan listrik, sebagaimana pernah disampaikan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu.
WALHI menyoroti dampak ekonomi yang dapat muncul ketika harga bahan mentah energi seperti minyak dan bahan bakar meningkat atau bahkan sulit didapatkan. Kondisi tersebut berpotensi membuat beban subsidi pemerintah melonjak dan menekan ruang fiskal dalam APBN. Dampak lanjutan yang dikhawatirkan adalah meningkatnya inflasi melalui kenaikan biaya transportasi dan logistik yang kemudian merembet ke harga pangan. Di sisi lain, gangguan rantai pasok global dinilai dapat memicu keterlambatan impor hingga kelangkaan energi dalam jangka pendek.
Koordinator Pengkampanye Eksekutif Nasional WALHI, Uli Arta Siagian, menyatakan krisis ini tidak semata persoalan ekonomi, melainkan mencerminkan ketidakseimbangan sistem energi modern dengan daya tampung lingkungan akibat ketergantungan kronis pada energi fosil. Ia menilai kondisi tersebut dapat dijadikan alasan untuk mempercepat dan memperluas pengembangan energi berbasis bioenergi, seperti biodisel, bioetanol, biomassa kayu melalui co-firing, serta mendorong peralihan kendaraan secara menyeluruh ke kendaraan listrik, dan melanjutkan pembangunan pembangkit berbasis panas bumi.
Menurut Uli, pilihan kebijakan yang kembali membangun ketergantungan pada solusi semacam itu berisiko memperbesar dampak ekologis dan pelanggaran hak asasi manusia yang disebut telah banyak terjadi. Ia menyebut konsekuensi yang mungkin timbul meliputi deforestasi, degradasi lahan, pencemaran lingkungan, konflik agraria, kriminalisasi, kekerasan, hingga bencana ekologis sebagai dampak dari eksploitasi bisnis energi.
WALHI menekankan pentingnya konsep kedaulatan energi, yang menurutnya akan lebih kuat bila model pembangkitan energi dibangun secara demokratis, berbasis potensi wilayah, serta sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dengan pendekatan tersebut, WALHI menilai tekanan krisis energi akibat geopolitik global tidak akan terlalu dalam terhadap Indonesia.
Dalam jangka panjang, WALHI mendorong reformasi kebijakan, termasuk penyusunan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) yang secara tegas memprioritaskan energi terbarukan yang berkeadilan dan menutup celah bagi kebijakan yang dinilai memperpanjang ketergantungan pada energi fosil.
WALHI juga menyoroti aspek akses energi bagi masyarakat. Organisasi itu menilai pemerintah perlu memastikan masyarakat luas tetap dapat mengakses bahan bakar sebagai sumber energi, mengingat hak atas akses energi disebut sebagai prinsip yang mendasari keberlanjutan dan martabat hidup manusia. WALHI mengingatkan, ketika harga bahan bakar meningkat, akses energi dikhawatirkan hanya akan terjangkau oleh segelintir orang.
Dalam konteks konsumsi, WALHI mencatat sektor transportasi mengonsumsi sekitar 52% dari total BBM nasional, dengan 93% di antaranya digunakan oleh kendaraan pribadi. Uli menyebut kondisi tersebut menunjukkan krisis BBM bukan sekadar persoalan pasokan, tetapi juga mencerminkan ketimpangan, ketika mayoritas rakyat menanggung dampak kenaikan harga dan kelangkaan, sementara konsumsi energi terbesar disebut berasal dari 1% kelompok kaya dan korporasi dengan jejak emisi tinggi.
Karena itu, WALHI mengusulkan agar solusi yang adil tidak menambah beban publik, melainkan mengenakan pajak kepada kelompok pengemisi terbesar sebagai bentuk keadilan iklim sekaligus sumber pendanaan untuk transisi energi yang berpihak pada rakyat dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
Untuk jangka pendek, WALHI meminta pemerintah memastikan kewajiban subsidi BBM tetap berjalan tanpa membebani APBN lebih besar, antara lain dengan memangkas anggaran dari pos-pos yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar. Uli menyebut contoh pos yang dimaksud antara lain MBG, anggaran kepolisian, serta TNI. Ia juga menilai alokasi subsidi transportasi publik secara besar-besaran lebih efektif menekan konsumsi BBM nasional dibanding kebijakan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH).
