Kekhawatiran atas dampak lanjutan ketegangan geopolitik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel mulai dirasakan di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Imbasnya dikhawatirkan merembet ke sektor energi seperti bahan bakar minyak (BBM), sehingga memunculkan dorongan untuk mencari langkah cepat yang dinilai efisien.
Dalam situasi seperti ini, sejumlah opsi kebijakan kembali mengemuka, termasuk mendorong work from home (WFH) dan menghidupkan kembali sistem sekolah daring. Namun, wacana tersebut segera memicu perdebatan di masyarakat.
Penolakan terhadap pembelajaran daring tidak muncul tanpa alasan. Pengalaman selama pandemi COVID-19 masih membekas, terutama di bidang pendidikan. Banyak siswa, orang tua, dan tenaga pendidik menilai pembelajaran daring belum mampu menggantikan kualitas tatap muka secara utuh.
Respons kritis publik juga menunjukkan kehati-hatian dalam menilai kebijakan, karena efisiensi tidak selalu sejalan dengan efektivitas. Pembelajaran daring memang menawarkan fleksibilitas waktu dan tempat. Siswa dapat mengakses materi tanpa hadir di kelas, sementara guru bisa menyampaikan pelajaran dengan bantuan teknologi.
Meski demikian, pendidikan tidak hanya soal penyampaian pengetahuan. Ada dimensi emosional dan sosial yang berperan penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Dalam pembelajaran tatap muka, interaksi guru dan siswa bukan sekadar berbasis materi, tetapi juga tercermin melalui bahasa tubuh, ekspresi, dan kedekatan emosional yang terbentuk secara alami. Unsur-unsur ini sulit direplikasi secara penuh melalui layar, sehingga pembelajaran daring kerap dinilai terasa kering, monoton, dan berisiko menurunkan motivasi belajar.
Selain itu, sekolah dipandang sebagai ruang sosial bagi siswa untuk belajar memahami perbedaan, membangun empati, serta mengembangkan kemampuan komunikasi dan kerja sama. Ketika interaksi dibatasi dalam ruang virtual, proses pembentukan karakter dikhawatirkan ikut terhambat.
Persoalan lain yang mengiringi wacana perluasan sekolah daring adalah kesenjangan akses. Tidak semua siswa memiliki perangkat digital dan jaringan internet yang memadai. Dalam kondisi seperti ini, penerapan sistem daring secara luas berpotensi memperlebar ketidakadilan dalam pendidikan, bahkan bisa mengecualikan kelompok yang kurang beruntung.
Di sisi lain, teknologi tidak dipandang sebagai sesuatu yang harus ditolak. Teknologi tetap memiliki peran penting sebagai alat pendukung pembelajaran. Perdebatan menguat ketika teknologi diposisikan sebagai pengganti utama, bukan pelengkap, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih seimbang dan kontekstual.
Salah satu opsi yang dinilai lebih realistis adalah pendekatan hybrid, yakni menggabungkan pembelajaran daring dan luring secara proporsional. Dalam skema ini, teknologi dimanfaatkan untuk memperkaya pengalaman belajar tanpa menghilangkan interaksi langsung yang dianggap esensial. Dengan demikian, upaya efisiensi dapat tetap ditempuh tanpa mengorbankan kualitas pendidikan.
Pada akhirnya, pendidikan dipahami sebagai proses yang melibatkan manusia secara utuh—akal, emosi, dan interaksi sosial. Jika efisiensi hanya dimaknai sebagai penghematan waktu dan biaya, ada risiko penyederhanaan makna pendidikan. Karena itu, setiap kebijakan di sektor pendidikan dinilai perlu mempertimbangkan aspek praktis sekaligus nilai-nilai fundamental yang menjadi ruh pembelajaran.
