Rangkaian guncangan global—mulai dari geopolitik, rantai pasokan, keuangan dan mata uang, teknologi, hingga iklim—kian menguji ketahanan berbagai negara, terutama perekonomian terbuka seperti Vietnam. Dalam situasi tersebut, arahan Sekretaris Jenderal To Lam pada Konferensi Nasional tentang Pelaksanaan Resolusi 79 menegaskan kembali posisi ekonomi milik negara sebagai penopang penting untuk menjaga kemandirian nasional, memastikan stabilitas, serta memungkinkan intervensi tepat waktu ketika risiko sistemik muncul.
Dalam arahan itu, ekonomi milik negara ditempatkan sebagai basis pendukung perekonomian, bukan sebagai kekuatan yang menggantikan mekanisme pasar. Fokusnya adalah memastikan negara memiliki kendali pada sektor-sektor yang dinilai vital, sehingga perekonomian tetap memiliki ruang untuk bertahan dan beradaptasi ketika terjadi guncangan.
Selama bertahun-tahun, kemandirian kerap dipahami sebagai peningkatan produksi dalam negeri, pengurangan impor, dan peningkatan lokalisasi. Namun, dalam ekonomi yang saling terhubung secara global, kemandirian dinilai lebih bergantung pada kemampuan mengendalikan “jalur vital” seperti energi, keuangan dan kredit, infrastruktur strategis, logistik, data, serta platform digital.
Menurut kerangka tersebut, perusahaan milik negara dinilai benar-benar “memimpin” ketika masuk ke teknologi baru dan sektor berisiko tinggi yang tidak mampu atau tidak diminati sektor swasta. Ketergantungan pada pihak eksternal untuk jalur-jalur vital ini dinilai dapat membuat pertumbuhan tetap terjadi pada masa menguntungkan, tetapi rentan terguncang ketika terjadi satu krisis. Karena itu, penekanan pada penguasaan “titik-titik strategis penting” disebut bukan untuk membentuk monopoli, melainkan untuk menjaga inisiatif, mempertahankan ruang regulasi, dan melindungi kepentingan nasional pada masa sulit.
Resolusi 79 juga memperkenalkan perspektif yang memecah peran ekonomi milik negara menjadi lima fungsi utama. Pertama, sebagai pilar keamanan dan kedaulatan ekonomi. Kedua, sebagai pilar stabilitas dan regulasi di tengah fluktuasi pasar. Ketiga, sebagai pilar yang membuka jalan bagi sektor swasta, bukan menghambatnya. Keempat, sebagai pilar inovasi dan teknologi inti, bukan sekadar kuat dalam modal dan aset. Kelima, sebagai pilar standar tata kelola, disiplin, dan integritas.
Kelima pilar ini dipandang sebagai arsitektur pembangunan: negara mengambil peran pada bidang-bidang yang tidak mampu atau tidak semestinya ditanggung pasar, sehingga pasar dapat berfungsi lebih lancar di area lain.
Analisis Dr. Nguyen Dinh Cung yang dikutip dalam pembahasan Resolusi 79 menekankan pemisahan konsep antara ekonomi negara dan perusahaan milik negara. Ekonomi negara dipahami sebagai keseluruhan sumber daya yang dimiliki negara—mulai dari tanah, sumber daya, anggaran, infrastruktur, hingga instrumen keuangan—sementara perusahaan milik negara hanyalah salah satu bagian di dalamnya.
Konsekuensi dari perspektif ini adalah penajaman fokus perusahaan milik negara pada sektor strategis dan bidang yang berisiko tinggi, membutuhkan modal jangka panjang, serta sulit mandiri jika sepenuhnya diserahkan pada pasar. Pendekatan ini dirangkum sebagai “mengecil untuk menjadi lebih kuat”: mempersempit lingkup agar dominasi yang dimaksud menjadi kemampuan nyata, bukan sekadar kapasitas administratif.
Resolusi 79 juga menetapkan tolok ukur yang lebih spesifik untuk mengukur peran utama perusahaan milik negara melalui daya saing. Target yang disebut antara lain: upaya menempatkan 50 perusahaan milik negara dalam Top 500 di Asia Tenggara, 1–3 perusahaan dalam Top 500 global; 100% perusahaan milik negara beroperasi di platform digital; serta 100% perusahaan dan badan usaha umum menerapkan standar OECD.
Untuk mengejar target tersebut, tantangan besar yang disorot adalah soal keberanian mengambil risiko. Dalam kerangka ini, perusahaan milik negara dinilai sulit menjalankan misi merintis teknologi dan memimpin pasar jika tetap dibatasi oleh mekanisme yang menuntut “tidak boleh ada kerugian”. Pelestarian modal dipandang perlu dilihat dalam perspektif jangka panjang, karena sebagian investasi dapat merugi selama bertahun-tahun namun dianggap sebagai biaya untuk memperoleh teknologi, posisi pasar, dan keunggulan kompetitif.
Meski demikian, dukungan negara ditegaskan tidak identik dengan favoritisme. Perusahaan milik negara dinilai hanya tepat memimpin ketika masuk ke teknologi baru atau sektor berisiko tinggi yang tidak dapat atau tidak ingin digarap swasta. Jika keunggulan modal dan kelembagaan digunakan untuk bersaing langsung di segmen yang sudah kuat dikuasai swasta, hal itu dinilai bukan kepemimpinan, melainkan distorsi pasar.
Karena itu, pembahasan Resolusi 79 menekankan pentingnya memilih perusahaan inti yang tepat, mendefinisikan ruang lingkup kepemimpinan secara jelas, memberikan pemberdayaan yang disertai tanggung jawab individu, serta mengoperasikan modal negara dengan logika investasi jangka panjang. Salah satu contoh yang disebut adalah gagasan merestrukturisasi Perusahaan Investasi dan Bisnis Modal Negara (SCIC) menjadi dana investasi nasional.
Pada akhirnya, penekanan terbesar diarahkan pada implementasi. Lima pilar tersebut dinilai perlu diterjemahkan menjadi rencana aksi yang konkret, lengkap dengan tujuan, metrik, tenggat waktu, dan akuntabilitas yang jelas bagi para pemimpin terkait. Jika itu tercapai, ekonomi milik negara disebut tidak lagi berdiri sebagai sektor terpisah, melainkan menjadi penopang stabilitas, otonomi, dan pertumbuhan jangka panjang—terutama ketika perekonomian menghadapi badai besar.
