Direktorat Jenderal Industri Pertahanan Vietnam melaporkan sejumlah langkah baru untuk memperkuat kerja sama internasional di bidang industri pertahanan dan diplomasi pertahanan, dengan fokus pada pembenahan kerangka kelembagaan dan hukum guna mendorong aktivitas ekspor-impor serta transfer teknologi.
Dalam konteks kebutuhan pengembangan Angkatan Darat pada situasi baru, Direktorat Jenderal menyebut telah melakukan terobosan dalam pembangunan institusi dan regulasi domestik, sekaligus menyiapkan kerangka hukum yang dinilai lebih sesuai untuk mendukung kerja sama internasional di sektor tersebut.
Pada 2025, Direktorat Jenderal menyelesaikan penyusunan sejumlah regulasi, antara lain aturan mengenai kerja sama internasional, usaha patungan, dan perdagangan militer dalam kerangka undang-undang terkait. Selain itu, disusun pula ketentuan tentang ekspor produk industri pertahanan dan keamanan dalam keputusan yang merinci beberapa pasal Undang-Undang tentang Industri Pertahanan, Keamanan dan Mobilisasi Industri. Direktorat Jenderal juga mengembangkan serta menyerahkan kepada otoritas berwenang daftar produk dan jasa untuk impor dan ekspor yang melayani industri pertahanan dan industri keamanan.
Di bidang hubungan luar negeri, Direktorat Jenderal aktif memberi masukan terkait pengembangan, penandatanganan, dan implementasi perjanjian kerja sama dengan negara lain. Sejumlah dokumen yang disebut antara lain Surat Pernyataan Niat untuk memperkuat kerja sama industri pertahanan dengan India serta Nota Kesepahaman kerja sama industri pertahanan dengan Turki. Direktorat Jenderal menyatakan masih melanjutkan kajian dan penyusunan nota kesepahaman dengan mitra lainnya.
Menurut laporan tersebut, penyelesaian dokumen hukum di bidang industri pertahanan diharapkan memudahkan perusahaan-perusahaan pertahanan menjalin kerja sama, mengadopsi teknologi modern, dan meningkatkan perdagangan impor dan ekspor.
Direktorat Jenderal juga menyoroti capaian perusahaan-perusahaan di bawahnya. Mereka diklaim mengalami kemajuan dalam penguasaan teknologi untuk memproduksi, memperbaiki, meningkatkan, dan memodernisasi berbagai jenis senjata strategis serta peralatan teknis berteknologi tinggi dengan merek Vietnam. Selain itu, sejumlah perusahaan juga memproduksi barang ekonomi yang dipasarkan di dalam negeri maupun untuk ekspor, membangun merek, serta menjaga lapangan kerja dan pendapatan karyawan.
Beberapa produk yang disebut telah memasuki pasar internasional antara lain bahan peledak, kembang api, berbagai jenis kapal, dan barang mekanik. Pada periode 2024–2025, perusahaan-perusahaan tersebut dilaporkan berhasil mengamankan kontrak ekspor jangka panjang bernilai besar dan terus membahas kebutuhan dengan mitra. Aktivitas ini disebut berkontribusi pada pendapatan ekonomi yang rata-rata mencapai lebih dari 60% dari total pendapatan Departemen Umum.
Direktorat Jenderal menilai kontrak dengan mitra global menjadi indikator pertumbuhan sekaligus menegaskan kematangan perusahaan industri pertahanan Vietnam dan posisi industri pertahanan Vietnam di tingkat internasional. Melalui kerja sama internasional, sejumlah program dan proyek peningkatan kapasitas juga dijalankan, termasuk investasi yang berkaitan dengan pelatihan insinyur dalam negeri, pembangunan jalur perakitan di Vietnam, serta akses terhadap dokumen teknis, teknologi, dan desain sistem.
Dalam narasi pengembangan industri, Direktorat Jenderal menekankan pendekatan yang disebut sebagai jalur unik: menjadikan setiap kontrak transfer teknologi sebagai pijakan untuk menguasai teknologi dasar dan inti. Pendekatan ini digambarkan sebagai perubahan cara berpikir strategis untuk mengubah dukungan eksternal menjadi kekuatan internal dan menjadikan teknologi global sebagai modal intelektual industri pertahanan Vietnam.
Selain kerja sama industri, unit-unit di bawah Direktorat Jenderal juga disebut berpartisipasi dalam kerja sama internasional dan diplomasi pertahanan, dengan tujuan memperkuat citra Tentara Rakyat Vietnam di mata mitra internasional dan mendukung kebijakan luar negeri Vietnam dalam periode percepatan integrasi internasional.
Perusahaan-perusahaan pertahanan juga didorong mengikuti program promosi perdagangan yang diselenggarakan negara dan Kementerian Pertahanan Nasional. Kegiatan ini disebut membantu integrasi internasional, mendorong kerja sama pertahanan dan industri pertahanan, membangun kepercayaan, serta mempromosikan kemampuan teknologi dan produk persenjataan maupun peralatan buatan industri pertahanan Vietnam.
Meski mencatat hasil yang dinilai positif, Direktorat Jenderal mengakui masih terdapat sejumlah kendala. Di antaranya kesesuaian antara hukum domestik dan standar bisnis pertahanan internasional; pembentukan usaha patungan produksi senjata dengan perusahaan swasta asing yang terkendala regulasi keamanan informasi dan pengelolaan aset publik; kekurangan pakar yang mampu bernegosiasi terkait aspek teknis dan mengelola proyek transfer teknologi kompleks; serta kebutuhan menyeimbangkan dan memilih mitra kerja sama di tengah persaingan geopolitik yang ketat.
Untuk periode mendatang, Direktorat Jenderal memaparkan sejumlah arah kerja. Pertama, memperkuat pemahaman dan penerapan resolusi serta arahan terkait pembangunan ekonomi dan integrasi internasional, termasuk terobosan dalam sains, industri, inovasi, dan transformasi digital, serta percepatan pengembangan industri pertahanan hingga 2030 dan seterusnya. Kedua, melanjutkan peninjauan dan usulan perbaikan sistem dokumen hukum, termasuk penyusunan standar dan aturan yang lebih jelas untuk produk ekspor guna mengurangi hambatan hukum dan meningkatkan reputasi produk di pasar global.
Ketiga, memperluas kerja sama berdasarkan capaian hubungan diplomatik, baik bilateral maupun multilateral, sambil mempertahankan mitra tradisional dan membuka kerja sama dengan negara yang kuat dalam sains dan teknologi untuk pembelajaran, akses pasar, serta transfer teknologi. Dalam pelaksanaannya, Direktorat Jenderal juga mendorong partisipasi sektor ekonomi dalam industri pendukung, serta penerapan model kemitraan publik-swasta dan usaha patungan dengan pihak asing.
Keempat, Vietnam menargetkan pelaksanaan Pameran Pertahanan Internasional Vietnam ketiga pada 2026. Acara ini disebut sebagai agenda diplomatik multilateral penting untuk menampilkan produk “buatan Vietnam” sekaligus menegaskan pendekatan baru kerja sama industri pertahanan. Pameran tersebut juga dikaitkan dengan kebijakan pertahanan “empat larangan” Vietnam, yang menekankan transparansi, tidak beraliansi militer, dan tidak mengancam negara lain. Direktorat Jenderal menyatakan kegiatan ini dipandang sebagai salah satu tugas politik utama pada 2026.
Kelima, penguatan organisasi dan sumber daya manusia menjadi fokus, termasuk pelatihan tenaga kerja berkualifikasi tinggi serta mekanisme untuk menarik, melatih, dan memberi penghargaan yang memadai kepada para ahli dan insinyur. Langkah ini ditujukan agar mereka dapat terlibat lebih dalam dalam proyek kerja sama transfer teknologi dan meningkatkan kapasitas profesional.
Mayor Jenderal Dr. Phan Thi Hoai Van menyatakan bahwa seiring terbukanya pintu kerja sama internasional, Vietnam tidak hanya memperkuat kemampuan pertahanan dan menjaga kedaulatan wilayah, tetapi juga membangun citra baru sebagai negara pencinta damai dengan industri pertahanan yang mandiri, kuat, multifungsi, dan modern.
