Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi kian dipandang sebagai penentu utama pembangunan berkelanjutan sekaligus daya saing negara di tingkat global. Dalam konteks “era pengetahuan” ini, hubungan luar negeri tidak lagi hanya berfungsi membuka kerja sama, tetapi juga menjadi ruang untuk ikut membentuk standar, serta memobilisasi sumber daya intelektual dan teknologi guna mendukung tujuan pembangunan jangka panjang. Bagi Vietnam, sains dan teknologi disebut sebagai prasyarat penting untuk pembangunan yang cepat dan berkelanjutan, sekaligus fondasi kemandirian dalam integrasi internasional.
Dalam beberapa tahun terakhir, arah kebijakan Vietnam menunjukkan pergeseran pemikiran yang menempatkan diplomasi sains sebagai bagian yang makin menonjol dalam strategi nasional. Sejumlah dokumen kunci—Dokumen Kongres Nasional Partai ke-14, Resolusi Politbiro No. 57-NQ/TW (22 Desember 2024) tentang terobosan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, serta Resolusi Politbiro No. 59-NQ/TW (24 Januari 2025) tentang integrasi internasional dalam situasi baru—menegaskan kerangka besar: pembangunan berbasis sains dan teknologi sebagai fondasi, integrasi internasional sebagai metode, dan hubungan luar negeri yang konstruktif sebagai ruang untuk menghubungkan serta mengubah sumber daya menjadi kapasitas nasional endogen. Dalam kerangka ini, diplomasi sains tidak hanya menjadi tema kajian, tetapi mulai masuk ke ranah pengelolaan dan praktik pembangunan negara.
Definisi diplomasi sains, merujuk pada laporan Royal Society dan American Association for the Advancement of Science (AAAS), dipahami sebagai pemanfaatan kerja sama ilmiah antarnegara untuk menyelesaikan masalah bersama dan membangun kemitraan internasional yang konstruktif. Konsep ini mencakup tiga dimensi yang saling terkait: “sains dalam diplomasi”, “diplomasi untuk sains”, dan “sains untuk diplomasi”. Dengan demikian, diplomasi sains tidak terbatas pada kolaborasi riset, melainkan beririsan langsung dengan proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan luar negeri.
Secara konseptual, diplomasi sains ditempatkan di persimpangan dua pendekatan dalam hubungan internasional modern. Pertama, pendekatan “kekuatan lunak” yang memandang sains sebagai sumber prestise dan pengaruh internasional. Kedua, pendekatan kebijakan luar negeri konstruktif yang menekankan diplomasi sains sebagai cara menarik sumber daya intelektual dan teknologi untuk menopang pembangunan jangka panjang dan otonomi strategis. Dari sudut pandang ini, diplomasi sains diperlakukan sebagai strategi kebijakan luar negeri di era pengetahuan.
Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa efektivitas diplomasi sains sangat ditentukan oleh model kelembagaan, instrumen kebijakan, dan pilihan strategi masing-masing negara. Amerika Serikat, Britania Raya, dan Jepang kerap dijadikan contoh karena mengembangkan pendekatan yang berbeda dalam mengintegrasikan sains ke kebijakan luar negeri.
Di Amerika Serikat, diplomasi sains ditandai oleh pelembagaan peran pengetahuan ilmiah dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Selain menjadikan sains sebagai bidang kerja sama internasional, AS membangun mekanisme yang memungkinkan ilmuwan masuk langsung ke aparatus kebijakan luar negeri. Salah satu contohnya adalah Jefferson Science Fellowship yang dijalankan Departemen Luar Negeri AS bersama komunitas akademis, untuk menempatkan ilmuwan sebagai penasihat sains dan teknologi bagi lembaga pembuat kebijakan dalam periode tertentu. Tujuannya memperkecil “kesenjangan pengetahuan” antara sains dan kebijakan, terutama pada isu kompleks seperti kesehatan global, perubahan iklim, teknologi baru, dan biosekuriti. Secara strategis, pendekatan ini mencerminkan model “sains dalam diplomasi” dan “sains untuk diplomasi”, dengan sains mendukung pembuatan kebijakan sekaligus menjadi instrumen memperluas pengaruh dan membentuk agenda internasional.
Britania Raya menempatkan diplomasi sains sebagai instrumen kebijakan luar negeri yang terarah, salah satunya melalui International Science Partnerships Fund (ISPF) yang membiayai kerja sama riset, memperkuat hubungan internasional, mendorong inovasi, dan merespons tantangan global. Ciri yang menonjol dari model Inggris adalah penggunaan kerangka penilaian dan pemantauan dampak, sehingga diplomasi sains diperlakukan sebagai bidang kebijakan yang perlu dikelola melalui pendekatan berbasis bukti. Penilaian mencakup keluaran ilmiah, dampak pada hubungan luar negeri, kapasitas inovasi, dan posisi ilmiah nasional. Model ini menggambarkan kombinasi “diplomasi untuk sains” dan “sains untuk diplomasi”, dengan penekanan pada pengelolaan yang evaluatif dan adaptif.
Sementara itu, Jepang mengaitkan diplomasi sains dengan penguatan kapasitas inovasi dan citra nasional. Kementerian Luar Negeri Jepang memandang sains dan teknologi sebagai sumber daya untuk meningkatkan “kekuatan diplomatik” sekaligus sarana memecahkan persoalan global seperti perubahan iklim, bencana alam, dan pembangunan berkelanjutan. Kekuatan Jepang disebut terletak pada konsistensi strategi serta kemampuan mengoordinasikan ekosistem negara–lembaga riset–perusahaan. Diplomasi sains tidak hanya berfokus pada kerja sama penelitian, tetapi juga pada internasionalisasi kemampuan teknologi, termasuk keterlibatan dalam pembentukan standar dan norma teknis di tingkat regional maupun global. Dengan pendekatan ini, Jepang mempertahankan posisinya sebagai mitra teknologi yang dinilai andal dan memperluas pengaruh melalui sains serta inovasi.
Dari pengalaman internasional tersebut, terdapat sejumlah pelajaran yang digarisbawahi. Pertama, diplomasi sains dinilai efektif bila diinstitusionalisasikan dalam struktur kebijakan luar negeri, dengan aparatus khusus dan mekanisme koordinasi lintas sektor yang memadai. Menghubungkan sains secara langsung dengan aparatus kebijakan luar negeri dipandang dapat menjembatani kesenjangan antara pengetahuan dan kebijakan, serta mencegah sains hanya menjadi unsur “pinggiran” dalam perencanaan strategis.
Kedua, keberhasilan diplomasi sains ditopang oleh perangkat kebijakan yang spesifik—mulai dari program, dana kerja sama, mekanisme pakar, hingga kerangka penilaian dampak. Instrumen-instrumen ini mengubah kolaborasi ilmiah dari proyek yang terfragmentasi menjadi proses yang berorientasi tujuan, terukur, dan dapat diperluas secara strategis.
Ketiga, diplomasi sains strategis dibedakan dari kerja sama ilmiah murni melalui orientasi pada otonomi intelektual. Ketika kerja sama sains dikaitkan dengan peningkatan kapasitas endogen, penguasaan teknologi, dan partisipasi dalam penetapan standar, diplomasi sains dipandang berkontribusi pada penguatan posisi nasional sekaligus meminimalkan risiko ketergantungan dalam integrasi.
Dalam konteks Vietnam, diplomasi sains diposisikan sebagai strategi untuk menghubungkan inovasi domestik dengan integrasi pengetahuan global, sekaligus memperkuat kemandirian dan meningkatkan kedudukan negara. Terdapat tiga arah utama yang ditekankan.
Pertama, ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi dipandang sebagai landasan restrukturisasi kebijakan luar negeri. Resolusi Politbiro No. 57-NQ/TW menempatkan sains, teknologi, dan inovasi sebagai terobosan strategis utama—bukan hanya untuk pembangunan dalam negeri, tetapi juga sebagai arah dalam pemikiran kebijakan luar negeri. Resolusi ini ditafsirkan menandai pergeseran dari pola pikir “aplikasi dan penerimaan” menuju “penguasaan dan inovasi”, sehingga menuntut pengorganisasian saluran eksternal yang secara langsung mendukung peningkatan kapasitas intelektual nasional. Dalam kerangka tersebut, diplomasi tidak hanya memperluas relasi dan menarik sumber daya tradisional, melainkan juga menjadi alat untuk membangun dan mengoordinasikan sumber daya sains dan teknologi global sesuai prioritas strategis.
Kedua, integrasi internasional dipahami sebagai proses manajemen pengetahuan dan penguatan otonomi strategis. Resolusi Politbiro No. 59-NQ/TW menempatkan integrasi dalam konteks persaingan internasional yang berbasis pengetahuan, teknologi, dan kemampuan membentuk norma. Jika sebelumnya integrasi kerap dipahami sebagai perluasan hubungan dan penerimaan sumber daya eksternal, resolusi ini memandang integrasi sebagai alat strategis untuk membangun kapasitas pembangunan, memperkuat kemandirian, dan meningkatkan posisi Vietnam dalam tatanan internasional yang berubah. Perubahan penekanan dari “integrasi luas” menjadi “integrasi mendalam” menjadikan kualitas integrasi—dan kemampuan mengubahnya menjadi kapasitas endogen—sebagai ukuran utama. Dalam kerangka ini, diplomasi sains dipandang sebagai metode integrasi yang dapat membantu menetapkan prioritas, memilih mitra, dan memposisikan Vietnam dalam jejaring sains dan teknologi regional maupun global.
Ketiga, kebijakan luar negeri dipandang memainkan peran penting dalam menciptakan ruang pembangunan dan meningkatkan kapasitas menghadapi tantangan keamanan non-tradisional. Resolusi Kongres Nasional Partai ke-14 menegaskan pentingnya mendorong hubungan luar negeri dan integrasi internasional sebagai tugas penting dan rutin, serta menempatkan hubungan luar negeri sebagai pilar strategis pembangunan nasional di tengah tatanan internasional yang semakin dipengaruhi sains, teknologi, dan inovasi. Integrasi tujuan keamanan politik, ekonomi, ilmiah-teknologi, dan non-tradisional—termasuk keamanan kesehatan, lingkungan, dan energi—menegaskan peran sentral sains dan teknologi dalam manajemen risiko serta pembangunan berkelanjutan.
Dalam keseluruhan kerangka tersebut, diplomasi sains dipandang sebagai instrumen untuk mengimplementasikan pendekatan kebijakan luar negeri konstruktif Vietnam, sejalan dengan prinsip independen, mandiri, multilateral, serta terdiversifikasi. Melalui diplomasi sains, Vietnam tidak hanya memperluas kerja sama riset dan akses teknologi, tetapi juga berupaya berpartisipasi dalam pembentukan norma, standar, dan jejaring pengetahuan internasional sesuai kepentingan dan kapasitas nasional.
Seiring pergeseran kompetisi global yang semakin berbasis pengetahuan, sains dan teknologi disebut tidak lagi sekadar bidang pendukung, melainkan menjadi elemen kunci kebijakan luar negeri. Pengalaman internasional juga menunjukkan diplomasi sains akan efektif bila dilembagakan dalam kebijakan luar negeri, dijalankan dengan perangkat yang konkret, dan terkait erat dengan tujuan memperkuat kapasitas endogen serta otonomi intelektual. Dalam konteks sains yang semakin distrategiskan dan berorientasi pada keamanan, pilihan untuk mengembangkan diplomasi sains menuntut pemikiran yang proaktif, fleksibel, dan berwawasan strategis.
