Sebuah studi Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) yang diterbitkan pada 14 April memperingatkan bahwa konflik di Timur Tengah berpotensi mendorong lebih dari 8 juta orang di kawasan Asia-Pasifik jatuh ke dalam kemiskinan. Risiko itu meningkat apabila krisis berlanjut dan memicu gangguan serius di Selat Hormuz, jalur pelayaran minyak yang strategis.
UNDP memperkirakan guncangan ekonomi dari konflik dapat memangkas produk domestik bruto (PDB) kawasan hingga 299 miliar dolar AS. Dampak tersebut juga diproyeksikan memaksa banyak negara memangkas atau mengalihkan anggaran untuk menutup kenaikan biaya, terutama pada sektor energi dan pangan.
Selain tekanan dari harga energi, UNDP menyoroti potensi gangguan pasokan pupuk, khususnya urea dari Timur Tengah. Kekurangan pupuk dinilai dapat menghambat produksi pertanian dalam skala besar, mengancam pasokan pangan, dan menimbulkan efek domino yang mendorong kenaikan harga pangan di seluruh kawasan.
Laporan itu dirilis ketika para pemimpin Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, dan Badan Energi Internasional (IEA) bertemu di Washington untuk menilai dampak konflik terhadap ekonomi global dan pasar energi.
Meski gencatan senjata telah disepakati antara aliansi AS-Israel dan Iran setelah pertempuran berkepanjangan, UNDP menilai situasi masih berisiko meningkat, terutama terkait kendali maritim di Selat Hormuz. Dalam beberapa pekan terakhir, harga minyak mentah Brent—patokan global—bertahan di atas 100 dolar AS per barel, menambah tekanan pada perekonomian negara-negara pengimpor energi, khususnya di Asia.
Direktur Regional Asia-Pasifik UNDP Kanni Wignaraja mengatakan dampak konflik menyebar cepat ke kehidupan masyarakat, lebih cepat daripada kemampuan respons kebijakan negara-negara terdampak. Ia memperingatkan bahwa upaya menyeimbangkan stabilitas harga, dukungan bagi kelompok rentan, dan keberlanjutan layanan publik kian sulit dilakukan.
UNDP menilai dampak terluas berpotensi terjadi di negara-negara yang sangat bergantung pada impor pangan, bahan bakar, dan pupuk. Bangladesh, India, Pakistan, dan Sri Lanka disebut sebagai negara yang paling rentan.
Di India, waktu terjadinya krisis dinilai sensitif karena musim hujan—faktor penting penentu hasil pertanian bagi ratusan juta orang—akan segera dimulai. Para ahli memperingatkan pembatasan penggunaan pupuk yang berkepanjangan dapat menimbulkan kerusakan jangka panjang pada sektor pertanian.
UNDP juga memproyeksikan lonjakan inflasi harga pangan apabila konflik berlanjut. Pakistan diperkirakan dapat menghadapi kenaikan sekitar 5% akibat meningkatnya biaya transportasi dan energi. Sementara di Myanmar, inflasi pangan diperkirakan meningkat dari sekitar 25% menjadi 35%, yang berisiko memperburuk masalah kekurangan gizi.
Negara-negara kepulauan dan ekonomi kecil seperti Samoa dan Papua Nugini turut diproyeksikan terdampak signifikan karena ketergantungan pada impor. Kenaikan harga barang kebutuhan pokok diperkirakan mengikuti peningkatan biaya pengiriman global.
