Gejolak perang Iran mulai merembet ke sektor energi global. Gangguan pada jalur distribusi logistik disebut membuat pasokan energi dunia tersendat dan memunculkan risiko krisis yang dinilai berpotensi lebih berat dibandingkan krisis minyak pada dekade 1970-an.
Dampak situasi tersebut mulai terlihat di sejumlah negara Asia. Beberapa negara telah menyesuaikan harga bahan bakar, sementara Indonesia memilih menahan harga BBM bersubsidi meski tekanan terus meningkat.
Kepala Laboratorium Energi Baru Terbarukan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), Ahmad Agus Setiawan, menilai keputusan pemerintah menahan harga BBM bersubsidi sebagai langkah berani. Namun, ia mengingatkan kebijakan itu membawa konsekuensi berupa tekanan fiskal yang tidak ringan.
Agus menggambarkan tanda-tanda krisis energi di kawasan sudah nyata. Ia menyebut antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) terlihat di sejumlah negara Asia Selatan. “Di Asia Selatan, India dan Bangladesh, antrean mengular panjang banyak terlihat di SPBU,” ujarnya, dikutip dari laman resmi UGM, Ahad, 12 April 2026.
Di negara lain, masyarakat mulai mencari cara untuk menekan pengeluaran energi. Di Filipina, misalnya, warga disebut beralih ke mobilitas sederhana seperti berjalan kaki untuk menghemat biaya.
Di Indonesia, pemerintah merespons tekanan melalui kebijakan efisiensi, termasuk penerapan kerja dari rumah bagi aparatur sipil negara dan sebagian pekerja swasta. Namun, menurut Agus, langkah ini belum memadai bila tidak disertai strategi yang lebih struktural.
Ia menilai krisis seharusnya menjadi momentum untuk mempercepat pengembangan energi alternatif, bukan sekadar meredam konsumsi dalam jangka pendek. Dalam pandangannya, posisi Indonesia di peta energi global sekaligus strategis dan rentan. Dengan jumlah penduduk besar, Indonesia menjadi salah satu konsumen energi terbesar dan juga penyumbang emisi karbon yang signifikan.
Agus juga mengingatkan ketergantungan pada komoditas seperti nikel dan batubara tidak bisa menjadi sandaran jangka panjang. “Kalau kita mengikuti peta geopolitik, krisis seperti ini bukan hal yang baru. Perang itu selalu mencari sumber energi. Sementara, dunia ke depan berencana menekan produksi emisi. Ini akan sangat menyulitkan mereka yang tidak siap. Sehingga, kita perlu segera meninggalkan kenyamanan energi masa lalu, bergeser ke alternatif sumber energi lain,” paparnya.
Ia mencontohkan sejumlah proyek energi terbarukan di Indonesia yang dapat menjadi pijakan transisi. Salah satunya pembangkit listrik tenaga bayu di Sulawesi Selatan yang memanfaatkan potensi angin. Selain itu, terdapat pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung di Waduk Cirata, Jawa Barat, yang disebut sebagai salah satu yang terbesar di Asia Tenggara.
Menurut Agus, PLTS terapung memiliki efisiensi lebih tinggi dibandingkan PLTS di darat karena mendapat sistem pendingin alami dari air. “PLTS apung justru lebih efisien daripada PLTS di tanah karena memiliki sistem pendingin alami dari air. Sebagai negara yang wilayahnya didominasi oleh laut, tentu Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan konsep serupa,” jelasnya.
Meski demikian, ia menekankan transisi energi tidak hanya soal teknologi, tetapi juga tata kelola dan kolaborasi. Peran akademisi, katanya, penting agar hasil riset tidak berhenti di laboratorium, melainkan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan mendorong kesadaran publik. “Selain penelitian, mereka berperan besar dalam mengedukasi dan meningkatkan kesadaran publik,” kata Agus.
