Rangkaian United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) Executive Bureau Meeting and Asia Pacific Forum 2026 mulai bergulir di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 6–9 Mei 2026. Sebagai tuan rumah, Kendari dijadwalkan menerima kedatangan delegasi dari berbagai negara Asia Pasifik pada 7–9 Mei 2026 untuk membahas isu strategis, mulai dari pariwisata berkelanjutan hingga peluang kerja sama global.
Dekan Cities and Local Governments Institute (CLGI) Prof. Bambang Susantono menilai penunjukan Kendari sebagai tuan rumah bukan sekadar meningkatkan citra daerah, melainkan menjadi langkah awal untuk masuk ke ekosistem global. Hal itu ia sampaikan dalam International Seminar and Knowledge Forum bertajuk “Navigating Urban Uncertainty and Strengthening Resilience for Cities in Asia Pacific” di Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo (UHO), Rabu (6/5/2026).
“Ini langkah awal yang sangat baik dan sudah menjadi keniscayaan kalau ingin go global, ya memang kita harus masuk ke lingkaran internasional seperti ini,” kata Bambang.
Ia juga menekankan pentingnya optimisme bagi kota berkembang seperti Kendari untuk bergerak menuju kota yang maju, terintegrasi, berkelanjutan, dan tangguh. Menurut Bambang, Kendari tidak perlu minder dibanding kota-kota yang lebih maju, serta tetap perlu mempertahankan kearifan lokal, budaya, dan tradisi sebagai kekuatan.
International Seminar and Knowledge Forum di UHO merupakan bagian dari rangkaian kegiatan UCLG ASPAC 2026. Seminar dibuka oleh Sekretaris Jenderal UCLG ASPAC Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi dan menghadirkan sejumlah panelis, antara lain Wakil Gubernur Sultra Dr. Hugua, Strategic Adviser ASEAN Governors and Mayors Forum (AGMF) Singapura Lee Yoong Yoong, perwakilan Daegu Metropolitan City Andra Kwon, serta dosen UHO Susanti Djalante.
Dalam kesempatan itu, Bambang menyoroti perlunya perguruan tinggi membuka diri dan berperan sebagai motor penggerak pengembangan pengetahuan. Ia menyebut kampus diharapkan tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga memperkuat riset sains dan teknologi guna mendukung inovasi daerah. Menurutnya, transformasi pembangunan perlu berbasis ilmu pengetahuan agar mampu menjawab tantangan perkotaan yang kian kompleks, termasuk melalui kebijakan yang adaptif dan berbasis data.
Sejalan dengan itu, Hugua mengatakan UCLG ASPAC membuka akses diplomasi bagi Kendari dan Sulawesi Tenggara untuk memperkenalkan kapasitas daerah melalui jejaring internasional. “Pertama untuk membuat Kota Kendari dan Sultra semakin terkenal di mata dunia internasional. Jago-jagongnya kita membuat apa saja, kalau tidak dimengerti orang, tidak ada nilai pembelajaran yang bisa kita share,” ujar Hugua.
Sementara itu, Bernadia menyampaikan forum UCLG ASPAC 2026 di Kendari diperkirakan diikuti sekitar 250 peserta yang terdiri dari kepala daerah, akademisi, mitra internasional, serta perwakilan negara, termasuk Tiongkok dan Turki. Salah satu agenda pembahasan adalah implementasi visi ASEAN 2045 di tingkat pemerintah daerah.
Menurut Bernadia, fokus utama pertemuan relevan dengan potensi Kendari, yaitu sustainable tourism. Kegiatan ini menargetkan keluaran utama berupa dokumen “Kendari Joint Action” yang dijadwalkan dirilis pada 8 Mei, berisi komitmen bersama mengenai pengembangan pariwisata berkelanjutan, community-based tourism, penguatan ekonomi lokal, serta ketahanan iklim (climate resilience).
Rangkaian kolaborasi lanjutan juga mencakup penandatanganan kerja sama sister city antara Kota Kendari dan Kota Yiwu, Tiongkok. Di bidang pendidikan, UHO terlibat sebagai tuan rumah seminar internasional yang mengangkat tema pembangunan kota tangguh dan berkelanjutan.
Bernadia menjelaskan UCLG ASPAC merupakan bagian dari jaringan pemerintah daerah terbesar di dunia, dengan sekretariat regional Asia Pasifik berbasis di Jakarta. Organisasi yang diakui PBB itu disebut menaungi 154 negara dengan koneksi ke lebih dari 7.000 kota dan pemerintah daerah. UCLG ASPAC berfungsi sebagai pusat pengetahuan isu pemerintahan lokal di kawasan Asia Pasifik, sekaligus memfasilitasi kemitraan, jaringan, program peningkatan kapasitas, dan advokasi politik pemerintah daerah dalam komunitas internasional, termasuk di PBB.
